Quo Vadis Pilkada Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.562Kata Kunci:
Local Democracy, Election, CorruptionAbstrak
Based on Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution, the election of regional heads is a matter of open legal policy, so that direct or indirect election is the same democratic election. Therefore, this does not need to be disputed. The thing that needs to be addressed is why the election of regional heads so far resulted in many heads of regions involved in corruption cases.
Unduhan
Data unduhan belum tersedia.
Referensi
Efriza, Ilmu Politik dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan, Alfabeta, Bandung, 2009.
Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
Koentjoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Eresco, Bandung, 1987.
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Pers, Jakarta, 2010.
Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
Wira Atma Hajri, Quo Vadis Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia Ketika Negara Dijalankan di Alam Kepura-puraan, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
Sri Hastuti Puspitasari, “Mahkamah Konstitusi dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
New.detik.com, “Selamatkan Pilkada Serentak, Selama 11 Tahun, Ada 56 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi di KPK”, http://news.detik.com/berita/2984630/selama-11-tahun-ada-56-kepala-daerah-yang-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk, diakses tanggal 6 Februari 2017.
Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
Koentjoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Eresco, Bandung, 1987.
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Pers, Jakarta, 2010.
Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
Wira Atma Hajri, Quo Vadis Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia Ketika Negara Dijalankan di Alam Kepura-puraan, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
Sri Hastuti Puspitasari, “Mahkamah Konstitusi dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
New.detik.com, “Selamatkan Pilkada Serentak, Selama 11 Tahun, Ada 56 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi di KPK”, http://news.detik.com/berita/2984630/selama-11-tahun-ada-56-kepala-daerah-yang-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk, diakses tanggal 6 Februari 2017.
