Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya)

Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya)

Authors

  • Zulherman Idris Universitas Islam Riau
  • Miftahur Rachman Universitas Muhammadiyah Riau
  • Wira Atma Hajri Universitas Islam Riau
  • Erlina Universitas Islam Riau

DOI:

https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(1).16348

Abstract

The topic of Legal Aid Institutions is an important topic to discuss, because all of this is closely related to law enforcement and the expected goals of the law. This means that in the existing legal phenomenon, it turns out that law enforcement often results in injustice, so it is like an anecdote which states that “law enforcement is blunt upwards and sharp downwards". In fact, we often hear that law enforcement is always related to “will and power”, especially when it comes into contact with small and poor groups.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adnan Buyung Nasution, 1988, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandaraju, Bandung.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

HIR/RBG.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

Published

2024-02-26