ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MAFIA TANAH: STUDI KASUS PUTUSAN PN TANJUNGPINANG NOMOR 144/Pid.B/2022/PN TPG

Abstrak

Mafia tanah merupakan masalah besar yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Mafia tanah merampas tanah orang lain dengan cara melawan hukum seperti memalsukan dokumen atau menyuap aparat. Akibatnya, banyak orang kehilangan tanah mereka. Mafia tanah leluasa melancarkan aksinya karena memanfaatkan kelemahan sistem pengelolaan tanah yang mudah dimanipulasi. Dalam melancarkan aksinya, mafia tanah juga melibatkan oknum aparat untuk melindungi aksinya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Metode ini berfokus pada kajian mendalam terhadap sistem norma hukum yang terdiri dari asas-asas, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), perjanjian, dan doktrin hukum. Data primer berupa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg yang telah inkracht, sedangkan data sekunder berupa pasal-pasal pidana pertanahan yang diatur dalam KUHP serta peraturan-peraturan terkait administrasi pertanahan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: Pertama, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I seharusnya diperberat mengingat tindakannya dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang sebagai Pj Kepala Desa. Pengembalian kerugian negara tidak dapat menjadi alasan pembenar atau meringankan pidana. Sebagai pejabat publik, Terdakwa I memiliki kewajiban moral untuk menjalankan tugasnya. Kedua, perlunya perbaikan signifikan terhadap sistem administrasi pertanahan di tingkat desa, khususnya dalam hal pemeliharaan data kepemilikan tanah. Praktik pergantian buku register tanah setiap pergantian kepala desa berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan dan masalah hukum. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun basis data pertanahan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.