Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi

larensius Arliman S

doi:10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437

Authors

larensius Arliman S STIH Padang

DOI:

https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437

Keywords:

Codification; Draft of Criminal Code; Weakness; KPK.

Abstract

Social phenomenon called corruption is the reality of human behavior in social interaction that is considered deviant, and endangering society and state. Corruption as a form of extraordinary crime that is very detrimental to the people, the idea to weaken the Corruption Eradication Commission (KPK), one of them by incorporating the Corruption Act (Corruption Act) and Money Laundering Criminal Act (UU TPPU) into the Draft Law of the Penal Code (RUU KUHP). Corruption greatly weakens the existence of the KPK later. Just imagine as long as the KPK, many cases that can be dismantled, the government should anticipate the weakening of this KPK, where the author tries to offer the government open the formation of other laws to regulate this. If this is implemented then there will be 3 (three) institutions that continue to oversee corruption, namely: Police, Prosecutors and KPK primarily. This is to eradicate corruption in Indonesia as soon as possible.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amsari, Feri, 5 Alasan Mengapa Pansus DPR untuk Hak Angket KPK Tak Layak Untuk Dilanjutkan, https://kumparan.com/indra-subagja/5-alasan-mengapa-pansus-dpr-untuk-hak-angket-kpk-tak-layak-dilanjutkan.
Arief, Barda Nawawi, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Arliman S, Laurensius, Juni 2015, Dana Aspirasi Cara Legal Menguras Uang Negara, Padang, Harian Posmetro Padang.
Danil, Elwi, 2011, Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya), Jakarta, Rajawali Pres.
Fauzin, Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Seleksi Komisioner KPK, Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dengan tema: Menata Proses Seleksi Negara.
Hamzah, Andi, 2012, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Rajawali Pres.
Haryadi, Dwi, Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Progresif Dan Berintegritas, Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dengan tema: Menata Proses Seleksi Negara.
Kompas, Novel Baswedan Ditangkap, Komisi Pemberantasan Korupsi Hubungi Polri, http://nasional.kompas.com/read/2015/05/01/02392051/Novel.Baswedan.Ditangkap.KPK.Hubungi.Polri.
________, KPK Tegaskan Punya Dokumen Asli untuk Bukti Kasus Ilham Arief, http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/21392581/KPK.Tegaskan.Punya.Dokumen.Asli.untuk.Bukti.Kasus.Ilham.Arief,
________, Ini 12 Poin RUU KUHAP yang Berpotensi Melemahkan KPK, http://nasional.kompas.com/read/2014/02/06/1420427/Ini.12.Poin.RUU.KUHAP.yang.Berpotensi.Lemahkan.KPK,
Metrotvnews, Pertimbangan Hakim Kabulkan Gugatan Hadi Poernomo, http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/26/130100/pertimbangan-hakim-kabulkan-gugatan-hadi-poernomo.
Montosori, Peran DPR yang Proporsional Dan Format Progresif Dalam Seleksi Komisioner KPK, Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dengan tema: Menata Proses Seleksi Negara.
Mulyadi, Lilik, 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntuttan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Salam, Moch. Faisal, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Pustaka.
Tempo, Lima Dalil Hakim Sarpin Menangkan Budi Gunawan, lihat dalam: http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/16/078642823/lima-dalil-hakim-sarpin-menangkan-budi-gunawan.
Tribunnews, Ini Lima Belas (15) Upaya Pelemahan KPK, http://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/04/ini-15-upaya-pelamahan-kpk?page=2.
Watch, Indonesia Corruption, et al, 2009, Naskah Akademik (Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-Usul Inisiatif Masyarakat-), Jakarta, Indonesia Corruption Watch.