Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang - Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional
Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara
DOI:
https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6997Keywords:
International Agreement, Amandement, RatificationAbstract
Indonesia cannot close eyes that cooperation with other countries is needed .Different interests and the source of the power possessed make the state independent of one another .Cooperation between countries can occurred in agreed to an international agreement .The national interest and public interest broad should be included in International Agreement to other countries , do not get international treaties approved by the government torment the people. Hence , legal basis international treaties in Indonesia must be clear and firmly , to avoid possible in the practice of especially with regard to the ratification of a treaty. Do not get obscurity legal basis cause financial losses for the state especially the people
Downloads
Download data is not yet available.
References
Boer Mauna , 2003, hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam dera Dinamika Global, Alumni, Bandung
Damos Dumoli, 2010, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori da Praktek Indonesia, Refika Aditama, Bandung
Sri Soemantri, 2006, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945, Alumni, Bandung
Taufiqurrahman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945 - 2002 , Ikapi, Bogor
Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II Tahun 1999
Damos Dumoli, 2010, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori da Praktek Indonesia, Refika Aditama, Bandung
Sri Soemantri, 2006, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945, Alumni, Bandung
Taufiqurrahman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945 - 2002 , Ikapi, Bogor
Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II Tahun 1999
