Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Sidoarjo

Ahmad Mahyani; Slamet Suhartono; Dwi Putri Sartik; Johanes Dipa Widjaya

doi:10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3749

Authors

Ahmad Mahyani Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Slamet Suhartono Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dwi Putri Sartik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Johanes Dipa Widjaya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3749

Keywords:

Problem, implementation, village

Abstract

The state recognizes and respect the Village as a legal community unit that has the authorithy to regulate and manage gonverment affairs and the rights of origin and traditional autonomous. In the context of recognition and respect, since the independence of Indonesia several regulation have been enacted which from the legal basic for implementing village governance. The enactment of Law number of 2014 concerning villages and their implementing laws and regulations also bring legal consequences to the administration of the village administration, including the restructuring of village apparatus, the preparation of village development plans and other legal consequences. This research focuses on the implementation of law no 6 of 2014 specifically the preparation of the village budget and the orderly administration of the village so that it can be seen the problems experienced by the village government.

Downloads

Download data is not yet available.

References

E.B. Sitorus, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, 2014.
HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Huda, Ni’matul.,Hukum Pemerintahan Desa, Yogyakarta: Setara Pres, 2015.
Irna Rahmawati, Hesti, dkk., Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman), The 2nd University Research Coloquium,Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta,2015.
Johnny Ibrahim, Teori, MetodedanPenelitianHukumNormatif,Malang: Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus, Bandung: Refika Aditama, 2013.
RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945; Membuat Salinan Dokumen Otentik Badan Otentik Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kedelapan, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015.