Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8(1).16540Kata Kunci:
Kekayaan Intelektual, Kepastian hukum, Rahasia Dagang, Pengalihan HakAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi prinsip prosedur pengalihan rahasia dagang di Indonesia dengan analisis berdasarkan prinsip kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta mengidentifikasi kelemahan yang ditimbulkan dari formulasi pengaturan terkait pengalihan rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya perlindungan rahasia dagang di Indonesia secara konseptual mengikuti ketentuan internasional dalam TRIPs yang diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 1994. Ketentuan ini menjadikan rahasia dagang sebagai hak kekayaan yang bersifat eksklusif, tanpa harus melalui pendaftaran. Namun demikian, proses pengalihan rahasia dagang wajib didaftarkan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, lantaran pelaku usaha yang belum mendaftarkan rahasia dagangnya tidak dapat mengalihkan rahasia dagang. Untuk itu, formulasi kebijakan perlindungan rahasia dagang perlu diformulasikan kembali untuk secara efisien memberikan perlindungan yang berkepastian hukum.
Unduhan
Referensi
Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 89–106. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106
Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). URGENSI REKONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA. LAW REFORM, 14(1), 89–103. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239
Asmah, A. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mk No.85/Puu-Xiv/2016). KERTHA WICAKSANA, 15(1), 11–17. https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2808.11-17
Asri Agustiwi, S. A. D. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 3(2). https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Damaiyanti Sidauruk, G. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Lex Renaissance, 6(1). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10
Dudhat, A., & Agarwal, V. (2023). Indonesia’s Digital Economy’s Development. IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI), 4(2), 109–118. https://doi.org/10.34306/itsdi.v4i2.580
Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(1), 55. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217
Febriani, I., & Murty, T. (2021). ANALISIS MUATAN NILAI KEADILAN: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Repertorium, 10(2). http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1577
Fitri, F., & Lesmana, S. J. (2021). INDIKASI PREDATORY PRICING PADA PRAKTEK FLASH SALE PELAKU USAHA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. SUPREMASI HUKUM, 17(02), 48–53. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1365
Hamzah, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Rekontruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. CV Literasi Nusantara Abadi. https://books.google.co.id/books?id=IU1WEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=6jbC5QASDx&dq=penelitian%20kualitatif%20sosial&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=penelitian%20kualitatif%20sosial&f=false
Hanim, L. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM E-COMMERCE SEBAGAI AKIBAT DARI GLOBALISASI EKONOMI. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(2), 191. https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1476
Herlambang, D., & Setyawan, D. Y. (2018). Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Elektronik. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1). https://doi.org/10.24967/jcs.v3i1.350
Hidayat, M. F. (2017). POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. Jurnal Cahaya Keadilan, 5(1), 78. https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.913
Imantaka, B., Yudha, H. S., Gilalo, J. J., & Anisa, R. Y. (2023). IMUNITAS BUMN UNTUK MELAKUKAN MONOPOLI. Karimah Tauhid, 2(3). https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i3.8786
Indah Sari, M. L., & Gede Rudy, D. (2021). SUPERVISION OF PREDATORY PRICING ON E-COMMERCE TRANSACTIONS IN INDONESIA. POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI), 1(1), 16–24. https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.23
Karina, A. D. (2019). Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional. Jurnal Dunia Hukum, 3(2). http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1360
Khotimah, C. A., & Chairunnisa, J. C. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI-ONLINE (E-COMMERCE). BUSINESS LAW REVIEW, 1(1), 12–21.
Lenti, F. N. (2017). REKAYASA PROSES BISNIS PADA E-COMMERCE B2B–B2C MENGGUNAKAN SISTEM AFILIASI. JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer), 2(1). https://doi.org/10.26798/jiko.2017.v2i1.53
Muhammad, M. M. (2020). TRANSAKSI E-COMMERSE DALAM EKONOMI SYARIAH. El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2(1), 76. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021
Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2), 207. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215
Novianti Indah Putri, Yudi Herdiana, Yaya Suharya, & Zen Munawar. (2021). Kajian Empiris Pada Transformasi Bisnis Digital. ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal), 7(1), 1–15. https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i1.600
Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 46–58. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58
Nur Hayati, A. (2021). Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 109. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122
Pradana, M. (2015). KLASIFIKASI JENIS-JENIS BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA. Neobis: Jurnal Berkala Ekonomi dan Bisnis, 9(2). https://doi.org/10.21107/nbs.v9i2.1271
Rahayu, N., Agus Supriyono, I., & Mulyawan, E. (2022). Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital. ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal, 4(1), 92–95. https://doi.org/10.34306/abdi.v4i1.823
Saragih, A. E., & Bagaskara, M. F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E- COMMERCE. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(2). https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.414
Sitepu, C. F. (2018). SEJARAH HUKUM PERDATA DAGANG di INDONESIA: PENDEKATAN KEPUSTAKAAN. NIAGAWAN, 7(3), 95. https://doi.org/10.24114/niaga.v7i3.11605
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT. RajaGrafindo Persada.
Tektona, R. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Persaingan Usaha, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51
Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 379–391. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391
Widijaningsih, G. (2022). MONOPOLISTIC PRACTICES DISPUTE RESOLUTION AND COMPETITION UNHEALTHY BUSINESS AFTER THE ENACTMENT OF THE LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION. Unizar Law Reviw, 5(1). http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v5i1.579
Yanto, A. (2021). Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum. Segap Pustaka.
Yanto, A. (2022). Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembanganya. Megalitera.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
