PENGADILAN HIBRIDA SEBAGAI UPAYA PEACEBUILDING PASCA RUNTUHNYA KEKUASAN KHMER MERAH DI KAMBOJA

Abstrak

Penegakan hukum pidana internasional merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Kamboja menjadi sorotan dunia internasional ketika di bawah pemerintahan Pol Pot. Saat itu Pol Pot memproklamirkan Kamboja sebagai negara baru dengan nama Democratic Kampuchea. Ia menyebutkan tahun 1975 sebagai “Year Zero” yang berarti bahwa segala sesuatu ingin dibangun dari titik nol oleh rezim ini. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengadilan hibrida merupakan pengadilan yang ideal dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional karena menerapkan dua aspek yang sangat penting yaitu aspek hukum nasional dan aspek hukum internasional, sehingga kekurangan-kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut dapat di tutupi oleh sistem yang lainnya, sehingga tidak hilang kewibawaan hukum nasional dan tidak terlalu menerapkan hukum internasional.