Akibat Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum kantor pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit mempunyai akibat hukum bahwa proses permohonan pailit yang diajukan Kantor Pajak sebagai debitor dimungkinkan. Sehingga bagi kreditor yang mempunyai utang berupa pajak, maka Kantor Pajak sebagai debitor dapat mengajukan permohonan proses pailit. Kantor Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak. Sekalipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Kantor Pajak, Debitor.