Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
DOI:
https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6123Keywords:
Corruption Criminal Act, Death Penalty Imposition, Covid-19 PandemicAbstract
This research examines the problems arising from the criminal law policy of imposing the death penalty for corruptors during the Covid-19 pandemic. C. Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is one of the weapons to fight corruption in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic as a national non-natural disaster which has been a serious concern of the government. In the event of corruption cases occur during the Covid-19 pandemic, such criminal cases should be tackled in an extraordinary and special way because the impact of Covid-19 pandemic has affected all sectors of life, one of which is the economy. Considering the Covid-19 pandemic, it is appropriate if Indonesia is currently categorized under certain conditions. It means that this condition implies that if a criminal act of corruption occurs during the Covid-19 pandemic, law enforcers can prosecute or impose a death penalty for corruption perpetrators as stipulated in Article 2 paragraph (1) and (2) of the Corruption Eradication Law. This research used the normative legal method which is carried out through literature study with the aim of writing the article to find out what weaknesses can lead to juridical problems with the enforcement of the death penalty against corruptors in Indonesia and to analyze the urgency of criminal law policy n the imposition of the death penalty for corruptors during the Covid-19 pandemic.
Downloads
References
Amirullah, A. (2013). Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 3(2), 323–355. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.323-355
Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49(4), 432–442. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442
Anshari, & Fajrin, M. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati di Indonesia). Res Judicata, 3(1), 26–50.
Arief, B. N. (2013). Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Masalah-Masalah Hukum. https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.23-33
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis. https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789
Astuti, P. B. W. P. E. S. (2016). Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1–12.
Batubara, R. F. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. LAW REFORM. https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12458
Bonitua, Y. D., Pujiyono, & Purwoto. (2017). Terhadap Penjatuhan Pidana Mati. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1–18.
Detik News. (2020). Mensos Juliari Batubara Tersangka Suap Bansos, Ini Konstruksi Kasusnya. Retrieved December 9, 2020, from www.news.detik.com website: https://news.detik.com/berita/d-5283490/mensos-juliari-batubara-tersangka-suap-bansos-ini-konstruksi-kasusnya/1
Fitriati. (2014). Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yustisia, 90(31), 73–82.
Hartanti, E. (2009). Tindak Pidana Korupsi (Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
Hidayat, R. (2020). Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19. Retrieved December 10, 2020, from www.hukumonline.com website: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec7411c5efdc/potret-penegakan-hukum-kala-pandemi-covid-19
Iftitahsari. (2020). Hukuman Mati Dalam Pemberantasan Korupsi.
Institute For Criminal Justice Reform. (2020). Hentikan Narasi Populis Pidana Mati untuk Tindak Pidana Korupsi. Retrieved December 13, 2020, from https://icjr.or.id website: https://icjr.or.id/hentikan-narasi-populis-pidana-mati-untuk-tindak-pidana-korupsi/
Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. SASI, 26(1), 39. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.210
Manan, B. (2001). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Revisi). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 387–398. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398
Surahmad. (2016). Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia. Pusdiknas : Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional Dan Internasional, 2(3).
Toule, E. R. M. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana. Jurnal Hukum Prioris, 3(3), 103–110.
Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), 49–56. Retrieved from http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/76/pdf
