Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg

Sunariyo; Aullia Vivi Yulianingrum; Bayu Prasetyo

doi:10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12060

Authors

Sunariyo Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Aullia Vivi Yulianingrum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Bayu Prasetyo Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

DOI:

https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12060

Keywords:

Narcotics, Ratio Decidendi, Sentencing

Abstract

The illegal use of narcotics is a form of criminal behavior that can have a comprehensive and complicated impact on society. In the preamble to letter c of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is stated that narcotics, on the one hand, are drugs or materials that are useful in the field of treatment or health services and scientific development, and on the other hand, can also cause dependence which is very detrimental if misused or used without supervision. Strict and careful. This research includes normative research in law, for normative legal research only recognizes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing and data analysis depend on the type of data. Research on positive legal inventories, legal principles, clinical legal research, legal systematics, judicial decisions, legal history, and legal comparisons are all included in secondary data. In the Tenggarong District Court Decision Number 390/Pid.Sus/2021/PN. The Public Prosecutor charged the perpetrator, Mattaro bin Juma, with subsidiary charges, where the direct indictment is "Article 114 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The subsidiary charges are Article 112 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, as well as more subsidiary charges, namely Article 127 paragraph (1)".

Keywords: Narcotics, Ratio Decidendi, Sentencing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acker, Caroline Jean, 1995, From All Purpose Anodyne to Marker of Deviance: physicians’ attitudes towards Opiates in the US from 1890 to 1940, dalam Roy Porter and Mikuldl Teich (ed). Drugs and Narcotics in History, Cambridge University Press

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo, 2006

D, Soedjono, 1977. Narkotika dan Remaja, Bandung: Alumni

Dit Narkotika Konserse Polri, 2002, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan Oleh Polri, Jakarta: Mabes Polri,.

Indah, Maya, 2011, Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW

Iskandar, Anang, 2020, Politik Hukum Narkotika, Jakarta: Elex Media Komputindo

Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa

Kennedy, Ballen, Djaman Siregar, 2004, Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba, Jakarta: Gramedium

Laoly, Yasonna, 2019, Jerat Mematikan: Prespektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba, Tangerang: Pustaka Alvabet

Makaro, Taufik, Suhasril, dan H.Moh. Zakky A.S. 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalian Indonesia

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Persada Media Group.

Mapiasse, Syarif, 2015, Logika Hukum Putusan Hakim, Jakarta: Prenadamedia Group

Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017, Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017.

___________________, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama

Santella, Thomas M., 2007, Drugs the Straight Facts: Opium, New York: Infobase Publishing

Sasangka, Hari, 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Bandung: Mandar Maju

Siswanto, H, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

_________________,. Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta: UI Press, 1986.

Sunarso, Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sutatiek, Sri, 2013, Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana: dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara, cetakan ke 1, Aswaja Pressindo: Yogyakarta

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung : Alfabeta

Jurnal

Boyoh, Masyelina, Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015, FH Unsrat: Manado

Hidayat, Maskur, 2014, Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan kesinambungan penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 3 November 2014

Kansil, Fernando I., 2014, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014, Manado: FH Unsrat

Kemdikbud, “Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring”, online: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki. diakses pada Tanggal 21 April 2020, Pukul 11.27 WIB.

Majalah Hukum Varia Peradilan, 2010, edisi XXV, Nomor 296, Juli 2010

Maryana, Dina, 2017, “Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia”, Naskah Publikasi Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Resnawardhani, Fitri, Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1, Universitas Negeri Jember (2019)

Respationo, HM. Soerya dan M. Guntur Hamzah, 2013, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum, Yustisia Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 Mei – Agustus 2013, Surakarta

Shaleh, Dkk, (2021) Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotikaantarlintas Batas Negara(Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 01. Pp. 1-13.

Shaleh & Azwita (2021) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie