Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara

Abstract

Pengesahan UU IKN menjadi diskursus dan topik menarik yang selalu diperbincangkan baik melalui media
online, cetak dan elektronik maupun media sosial. Sejak awal kelahirannya, proses legislasi mulai tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan sampai tahap pengundangan, tak
terlepas pro dan kontra dari berbagai kalangan khususnya terkait azas keterbukaan serta minimnya dalam
partisipasi publik. Tujuan artikel ini untuk mengetahui Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
yuridis normatif, dengan tiga pendekatan yang digunakan, Pendekatan perundang-undangan (statute
approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil
Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan waktu
terbatas dan tergesa-gesa sehingga tidak sepenuhnya mengikuti kaidah pembentukan peraturan
perundang-undangan yang ada. Kaitannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik kurang memperhatikan asas-asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas
kedayagunaan dan kehasilgunaan serta terutama asas keterbukaan dan partisipatif. Sementara, Politik
hukum pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara secara formal memenuhi syarat, namun perspektif
sebagai produk politik dan konfigurasi politik secara substansial belum menggambarkan sebagai hasil
konfigurasi dari pemerintah yang demokratis, atau disebut pula produk hukum yang kurang responsif.
Undang-Undang Ibu Kota Negara secara substansial masih terdapat muatan-muatan yang belum secara
jelas diatur, sehingga bisa memperlambat pelaksanaan undang-undang tersebut