Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Sudiyanto; Eddy Asnawi; Bahrun Azmi

doi:10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12011

Authors

Sudiyanto universitas lancang kuning
Eddy Asnawi Universitas Lancang Kuning
Bahrun Azmi Universitas Lancang Kuning

DOI:

https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12011

Keywords:

Hukum Pidana

Abstract

The disciplinary regulations for Polri members are a series of norms to foster, uphold discipline and maintain order in the life of Polri members. It is necessary to instill in every member of the Police the awareness that discipline is honor. Discipline of members of the Police is an honor as a member of the Police that shows credibility and commitment as a member of the Police. While the legal consequences if a police officer who carries out a polygamous marriage without permission is caught either by his wife or another party and reported to his superiors, the police officer will be subject to sanctions in accordance with the rules that apply to each member of the police as outlined in the police code of ethics. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Prohibition of Polygamy for Members of the Indonesian National Police Based on the Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2018, and to analyze the Obstacles and Efforts in Implementing the Prohibition of Polygamy f

Keywords: Application, Polygamy, Police

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
[2] Achmad Ali,2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana
[3] Ali Purwito dan Indriani,2016, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan, ( Yogjakarta: Mitra Wacana Media
[4] Barda Nawawi Arief,2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidanadalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Media Group
[5] Cryshnanda, Dwilaksana,2009, Polisi Penjaga Kehidupan, Jakarta; Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
[6] Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Pustaka Yistisia. Yogyakarta
[7] Kunarto, 2001, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.
[8] Nozel Saparingka,2016,Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana,Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
[9] Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11 (Jakarta: Kencana
[10] Petrus Kanisius Noven Manalu,2014, Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya, Uiversitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
[11] Pudi Rhardi,2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi POLRI Surabaya: Laksbang Mediatrama
[12] Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian.
[13] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2010 perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.