PENGARUH REGULASI KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN PERUBAHAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH
DOI:
https://doi.org/10.25299/jafar.2026.27222Keywords:
Sistem pengendalian internal pemerintah SPIP, Perubahan anggaran, Penyerapan anggaran, Regulasi keuangan daerahAbstract
Penyerapan anggaran yang belum optimal di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Perubahan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD Dinas di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini didasarkan pada Teori Manajemen Keuangan Publik dan Teori Good Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian mencakup 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan sampel 17 SKPD Dinas yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 87 pejabat pengelola keuangan. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dengan nilai signifikansi 0,540. Sebaliknya, SPIP berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dengan nilai signifikansi 0,002, serta menjadi variabel yang paling dominan. Perubahan Anggaran juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,042. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi SPIP serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan perubahan anggaran guna mendorong optimalisasi penyerapan anggaran daerah.
Downloads
References
Addink, H. (2019). Good governance: Concept and context. Oxford University Press.
Aldina, I. (2018). Pengaruh Kualitas Dipa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang). Jurnal Akuntansi, 4(1).
Almi M. Rambe, F. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 1(3), 82–91.
Andriani, R. N. H., & Biduri, S. (2023). Determination of regional budget management against budget absorption (Empirical study at the Public Works Office, East Java Province). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 2(1),
55–65.
Anggita, M. S., & Budi, Y. A. B. (2023). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(1), 1339-1350.
Anggraini, M. D., Sari, K. R., & Armaini, R. (2024). Factors Affect The Appetition Of The Budget In The Provincial Government On The Island Of Sumatra. Balance: Journal of Accounting and Business, 99(1), 111-120.
Ardana, E. R., Husada, A. D. P., & Subakti, A. (2025). Analisis Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Belanja Modal Yang Dilakukan Pada Kota Surabaya. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(8).
Asniarti. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. Skripsi
Ayem, S., & Purwanto, T. (2024). Commitment of Budget Planning and SPIP
Moderating Organizations to Budget Absorption. Jurnal Akuntansi, 16(2),
195–214. https://doi.org/10.28932/jam.v16i2.9048
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir. (2025). Satuan kerja.
https://rohilkab.go.id/satuankerja
Direktorat Jenderal Anggaran. (2022). Strategi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga di akhir tahun 2022. Diakses dari
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri. (2019). Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, 121.
Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. Land Journal, 1(1), 1-15.
Frank, H. A. (Ed.). (2006). Public financial management. Taylor & Francis.
Hakim, Aziz. (2020). Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo). ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal. 2. https://doi.org/10.22146/abis.v2i4.59338
Fitri, A., Hartati, S., & Wahyudi, R. (2022). Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Akuntansi, 1(2). https://ojs.politeknikprasetiyamandiri.ac.id/index.php/jakt/article/view/8
Hepworth, N. (2024). Public Financial Management and Internal Control: The Importance of Managerial Capability for Successful Reform in Developing and Transition Economies. Springer Nature.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Optimalisasi penyerapan anggaran untuk akhir tahun yang lebih baik. Diakses dari https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/beritahttps://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/berita-terbaru/2894-optimalisasi-penyerapan-anggaran-untuk-akhir-tahun-yang-lebih-baik.htmlterbaru/2894-optimalisasi-penyerapan-anggaran-untuk-akhir-tahun-yanghttps://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/berita-terbaru/2894-optimalisasi-penyerapan-anggaran-untuk-akhir-tahun-yang-lebih-baik.htmllebih-baik.html
Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 13(2), 108-117.
Khoirunnisa, K. H. N. Y., & Siswantoro, D. (2023). Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 157-180.
Kristensen, J. K., Bowen, M., Long, C., Mustapha, S., & Zrinski, U. (Eds.). (2019). PEFA, public financial management, and good governance. World Bank Publications.
Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan,
Koordinasi (Literature Review). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 4(2), 142-152.
Mahmudi. (2007). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. UPP STIE YKPN, Yogyakarta.
Mandasari, N. (2019). Pengaruh Regulasi Keuangan, SiLPA, dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Palembang. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952.
Mauli, A., & Rosmiati, M. (2020, September). Analisis penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah periode 2015-2019. In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 11, No. 1, pp. 866-872).
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. (2024). Realisasi keuangan Pemkab Rohil capai 64,55%: Sekda percepat serapan anggaran dan selesaikan input DAK. Diakses dari https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/realisasi-keuanganhttps://mediacenter.rohilkab.go.id/view/realisasi-keuangan-pemkab-rohil-capai-64-55-sekda-percepat-serapan-anggaran-dan-selesaikan-input-dakpemkab-rohil-capai-64-55-sekda-percepat-serapan-anggaran-dan-selesaikanhttps://mediacenter.rohilkab.go.id/view/realisasi-keuangan-pemkab-rohil-capai-64-55-sekda-percepat-serapan-anggaran-dan-selesaikan-input-dakinput-dak
Peraturan Bupati. (2017). Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Paser: Pemerintah Kabupaten Paser.
Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005).
Prakoso, J. P. (2021). Penyerapan anggaran daerah rendah, bisa kena sanksi ambil alih. Harian Jogja. https://news.harianjogja.com/read/2021/07/22/500/1077801/penyerapanhttps://news.harianjogja.com/read/2021/07/22/500/1077801/penyerapan-anggaran-daerah-rendah-bisa-kena-sanksi-ambil-alihanggaran-daerah-rendah-bisa-kena-sanksi-ambil-alih
Pramudya, Y. (2021). Analisis Serapan Anggaran Pada Instansi Badan Layanan Umum. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN, 2723, 6609.
Purwati, I., Arisyahidin, A., & Talkah, A. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri. Otonomi, 21(2), 244-261.
Putri, A., Abdullah, S., Suparno, S., & Batara, G. (2024). Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota di Indonesia. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4(2), 186-199.
Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. Humanika, 22(2), 117-126.
Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 180-189.
Salma Febriana Danuputri, & Sri Nawatmi. (2024). Analisis Penyerapan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor di Pengadilan Negeri
Semarang Kelas IA Khusus. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam,
5(9), 4068 –. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.4214
Seputar Birokrasi. (2024). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Diakses pada 17 Mei 2025, dari https://seputarbirokrasi.com/penerapan-sistem-pengendalian-internhttps://seputarbirokrasi.com/penerapan-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-spip/pemerintah-spip/
Setiawan, H. (2022). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan
Anggaran Di Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi). Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 1(3), 425-445.
Simamora, B. (2022). Skala Likert, Bias Penggunaan dan Jalan Keluarnya. Jurnal Manajemen, 12(1), 84–93. https://doi.org/10.46806/jman.v12i1.978
Sopian, M. A., Kusuma, I. C., & Setiawan, A. B. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3), 39467– 39478. Retrieved from http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19688
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumardi, H., & Diana, H. (2023). Pengaruh Kualitas Sdm, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Journal Of Islamic Finance And Accounting Research, 2(2 AGUSTUS), 51-68.
Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2025). TRansparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Provinsi Riau. Journal Of Islamic Finance And Accounting Research, 4(2 AGUSTUS), 200-211.
Verahastuti, C., & EkaYudhyani, H. P. (2022). Perbandingan Penyerapan Anggaran Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomia, 11(1), 300-310.
Wawasan Riau. (2023). Ketua DPRD Rohil, Maston, sebut saat ini realisasi serapan APBD Rohil rendah. Diakses dari
Wulandari, S., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan Rebudgeting sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 4(1), 93-110.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Bahagia Darmini, Efi Susanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
