DETERMINAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KAMPAR

Penulis

  • Burhanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau
  • Alfurkaniati Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau
  • Rahmat Ismael yunef Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

Kata Kunci:

Transparency, Accountability, Role of Village Apparatus,, Community Participation and Effectiveness,, Village Financial Manaement

Abstrak

This research was conducted in villages in Gunung Sahilan District, Kampar Regency, with the aim of research to determine the Effect of Transparency, Accountability, Role of Village Apparatus, Community Participation and Effectiveness of Village Financial Management Performance, (Empirical Study on Villages in Gunung Sahilan District, Kampar Regency). This research is part of a quantitative research that is correlational. The data used are primary data with data collection techniques used are questionnaires and data analysis techniques using multiple regression methods. The results obtained indicate that partially and simultaneously the variables of Transparency, Accountability, Role of Village Apparatus, Community Participation and Effectiveness have a positive and significant effect on Village Financia lmanajement Performent.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Ardiyanti, Rika. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Skripsi.Universitas Negeri Walisongo Semarang.

Andriani, Matia. 2020. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa(Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)

Astuti, M, Ratih. 2013. Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan). Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

Ariska, Rani. 2021. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Jambon Ponorogo).Skripsi (S1)thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga. Dewi,

Filda Gean Rosiana. 2020. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 9 Nomor 5.

Firdaus, Anita. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 3.

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul,.dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.

Jakarta : Salemba Empat.

Jubaedah, dkk, 2008.Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bandung: PKP2AILAN

LAN dan BPKP. 2010. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolat Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah TInggi Ilmu Manajemen YKPN.

Musdalifah. 2020. Pengaruh Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan System Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Temon

Mursyidi. 2013. Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Palulungan, Lusia, dkk. 2020. Mengubah Kebijakan Publik di Desa. Makassar:

Yayasan BaKTI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UUD No. 6 Thaun 2014 Tentang Desa

Priyanto, Dwi. 2014. SPSS 22: Pengelolaan Data Terpraktis. Yogyakarta : Andi Offset.

Rahmah, Siti Susanti. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi. Universitas Riau.

Rosidi, Abidarin dan Anggraeni Fajriani. 2013. Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Andi.

Sangki, Adianto Asdi. 2017. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Jurnal Eksekutif Vol. 1 No. 1.

Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.

Sekaran, Uma dan Bougi, Roger. 2018. Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2019. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta.

Syaeful, Fahri. 2020. Akuntabilitas, Efektivitas Dan Tramnsparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sulindawati, Wisastrawanm dan Yasa. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris pada Desa-desa di Kecamatan Banjar)

Syamsi, Syahrul. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Dana Desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. 1. Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

Wardana, Ibnu. 2016. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi.Universitas Negeri Semarang.

Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Gava Media.

Yanto dan Aqfir. 2020. Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa

Zamroni.2011. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

Undang -Undang Repeblik Indonesia Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang -Undang Repeblik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Diterbitkan

2023-02-28