TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BUKIT KRATAI, KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Authors

  • Seftyana Bella Fercy UIR
  • Dian Saputra Fakultas Ekonomi UIR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa di Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan indikator transparansi pada Permendagri No.20 Tahun 2018, dimana pada pencatatan kas masuk dan keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat. Pada indikator akuntabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, dimana pada tahap perencanaan, APBDesa tidak dirancang tepat pada bulan Oktober dikarenakan Desa Bukit Kratai harus menunggu terlebih dahulu surat edaran serta pencairan dana dari pusat. Pada pelaksanaannya, Dokumen Pelaksana Anggaran belum disusun tepat waktu dikarenakan harus menganalisa terlebih dahulu sebelum DPA tersebut dibuat. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa terlambat dalam menyusun laporan pelaksaan dan laporan realisasi kegiatan dikarenakan adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pusat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hastuti, I. P., Yusrawati, & Siska. (2021, 12 7). Accountability and Transparency Analysis of Village Fund Allocation Management in Villages in Pujud District, Rokan Hilir Regency. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI- Journal), 4(4).

Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.

Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Saputra, D., & L. F. (n.d.). (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa X. Jurnal Akuntansi Kompetif, 6(1), 71-84.

Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Jurnal Akuntansi, 8(1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Downloads

Published

2023-12-31

Issue

Section

Articles