Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Periode 2014-2019)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terindikasi tidak maksimalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah adapun masalah yang diidentifikasi yaitu:  Peraturan Daerah baru yang dibentuk berdasarkan inisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014 – 2019 hanya 2 Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dan terindikasi masih lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis pengolahan data atau analisa data dalam penelitian ini yaitu penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Menurut Ndraha  yaitu Model Das Sollen- das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Dengan indikator Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan, Penyebarluasan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Periode 2014-2019) disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah belum dapat dikatakan baik. Dilihat dari Perda yang berhasil disahkan tahun 2018 yaitu sebanyak 7 dari 20 RANPERDA yang telah ditetapkan. Adapun Hambatan dalam pelaksanaan yaitu waktu yang terlalu singkat untuk melakukan pembahasan dan ditambah lagi dengan terbaginya konsentrasi anggota dewan untuk menyiapkan dirinya menghadapi tahun politik 2019, teknis proses penyusunan yang terlalu panjang serta muatan yang terkandung didalam RANPERDA.