Transformasi Sistem Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Dan Pedesaan (Pbb-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
DOI:
https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17802Keywords:
Transformasi, Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan dan PedesaanAbstract
Dalam perjalanannya BAPENDA telah meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak secara online maupun berbasis elektronik sebagai bentuk implementasi kebijakan SPBE sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada awalnya BAPENDA memiliki aplikasi khusus terkait PBB-P2 dalam hal pelayanan yakni aplikasi E-PBB (Elektronik-Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan aplikasi yang mencakup pelayanan PBB-P2 termasuk pengelolaan pendataan, penilaian, penetapan, pemungutan atau penagihan, pembayaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) secara online yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor penghambat dalam transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terkhusus mengenai pembayaran aplikasi sebelumnya yakni E-PBB tidak dapat dikembangkan lebih jauh lagi dan tidak relevan dengan aplikasi pembayaran Bank Jatim yang telah jauh berkembang meninggalkan aplikasi E-PBB. Selain itu pada masa yang telah lampau pembayaran PBB dilakukan secara acak dengan hanya bermodalkan nominal tanpa menyertakan NOP yang mana hal itu menjadi acuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sehingga pembayaran PBB yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak tepat sasaran dan mengakibatkan Wajib Pajak yang tertib membayar pajak namun dalam data tidak masuk pembayaran pajaknya. Kesimpulan penelitian ini yaitu Transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berawal dari aplikasi E-PBB yang mengalami stuck hingga dibuatlah aplikasi lain dengan tetap menggunakan E-PBB sebagai database.
Downloads
References
Hanafi, Imam., Nugroho, dan Laksono, T. 2009. Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government. 2006. Yogyakarta: CV Andi Offset
Abdul Mahsyar. 2022. Implementasi Pealayanan Publik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Drive THRU di Kota Makassar. 3(8.5.2017), 2003–2005
Husnia, Fitria. 2016. Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). Malang. Universitas Brawijaya
Rizal, Muh. 2023. Transformasi Pelayanan Perizinan Melalui E-Government di Kabupaten Pinrang. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makssar
Bestari, Amalia. 2020. Penerapan E-SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2018. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kaulika, Sisiana. 2021. Analisis Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pekanbaru. Universitas Islam Riau
Ramli, Muhammad. 2022. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Pelayanan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Listiyana, Dwi. 2009. Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru Dan Sesudah Aturan Baru. Semarang. Universitas Negeri Semarang
Rahmadanita, Dowa. 2021. Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan Aplikasi E-PBB Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.3, No. 2, November 2021, 51-69 Website:http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP, ISSN : 2722-1717
Wismayanti, Purnamaningsih. 2022. Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era New Normal Pada Pemerintah Daerah Badung. Vol.16 No.10 Mei 2022, https://binapatria.id/index.php/MBI, ISSN : 2615-3505
Yudhiantara, I. 2019. Transformasi E-Government Menuju E-Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Media Centre Pemerintahan Kota Surabaya. Malang. Universitas Brawijaya
Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. 2022. Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Jurnal Manajemen Dan Organisasi, https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093
Darrel M. West. (2014). Digital Government Technology and Public Sector Performance.
Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society, 4(1), 115. https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438
Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547
Simangunsong, J. (2010). Pengembangan E-Government di Indonesia Oleh : Jumadi Simangunsong. MTI-Ilmu Komputer-UI Www.Binarynow.Com
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemah Achmad Fawaid. Yoyakarta: Pustaka Belajar
Arikunto, Suharsimi. 2009. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta
Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
Lesmana Rian Andhika, (2017), Pathology Bureaucracy: reality of the Indonesian Bureaucracy and Prevention, Jurnal Bina Praja 9 (1) 2017
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.