Transformasi Sistem Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Dan Pedesaan (Pbb-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Authors

  • Widyan Ahmad Ariska Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • V. Rudy Handoko Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Rachmawati Novaria Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17802

Keywords:

Transformasi, Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan dan Pedesaan

Abstract

Dalam perjalanannya BAPENDA telah meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak secara online maupun berbasis elektronik sebagai bentuk implementasi kebijakan SPBE sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada awalnya BAPENDA memiliki aplikasi khusus terkait PBB-P2 dalam hal pelayanan yakni aplikasi E-PBB (Elektronik-Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan aplikasi yang mencakup pelayanan PBB-P2 termasuk pengelolaan pendataan, penilaian, penetapan, pemungutan atau penagihan, pembayaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) secara online yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor penghambat dalam transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terkhusus mengenai pembayaran aplikasi sebelumnya yakni E-PBB tidak dapat dikembangkan lebih jauh lagi dan tidak relevan dengan aplikasi pembayaran Bank Jatim yang telah jauh berkembang meninggalkan aplikasi E-PBB. Selain itu pada masa yang telah lampau pembayaran PBB dilakukan secara acak dengan hanya bermodalkan nominal tanpa menyertakan NOP yang mana hal itu menjadi acuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sehingga pembayaran PBB yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak tepat sasaran dan mengakibatkan Wajib Pajak yang tertib membayar pajak namun dalam data tidak masuk pembayaran pajaknya. Kesimpulan penelitian ini yaitu Transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berawal dari aplikasi E-PBB yang mengalami stuck hingga dibuatlah aplikasi lain dengan tetap menggunakan E-PBB sebagai database.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hanafi, Imam., Nugroho, dan Laksono, T. 2009. Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government. 2006. Yogyakarta: CV Andi Offset

Abdul Mahsyar. 2022. Implementasi Pealayanan Publik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Drive THRU di Kota Makassar. 3(8.5.2017), 2003–2005

Husnia, Fitria. 2016. Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). Malang. Universitas Brawijaya

Rizal, Muh. 2023. Transformasi Pelayanan Perizinan Melalui E-Government di Kabupaten Pinrang. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makssar

Bestari, Amalia. 2020. Penerapan E-SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2018. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kaulika, Sisiana. 2021. Analisis Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pekanbaru. Universitas Islam Riau

Ramli, Muhammad. 2022. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Pelayanan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Listiyana, Dwi. 2009. Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru Dan Sesudah Aturan Baru. Semarang. Universitas Negeri Semarang

Rahmadanita, Dowa. 2021. Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan Aplikasi E-PBB Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.3, No. 2, November 2021, 51-69 Website:http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP, ISSN : 2722-1717

Wismayanti, Purnamaningsih. 2022. Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era New Normal Pada Pemerintah Daerah Badung. Vol.16 No.10 Mei 2022, https://binapatria.id/index.php/MBI, ISSN : 2615-3505

Yudhiantara, I. 2019. Transformasi E-Government Menuju E-Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Media Centre Pemerintahan Kota Surabaya. Malang. Universitas Brawijaya

Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. 2022. Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Jurnal Manajemen Dan Organisasi, https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093

Darrel M. West. (2014). Digital Government Technology and Public Sector Performance.

Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society, 4(1), 115. https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438

Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547

Simangunsong, J. (2010). Pengembangan E-Government di Indonesia Oleh : Jumadi Simangunsong. MTI-Ilmu Komputer-UI Www.Binarynow.Com

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemah Achmad Fawaid. Yoyakarta: Pustaka Belajar

Arikunto, Suharsimi. 2009. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta

Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

Lesmana Rian Andhika, (2017), Pathology Bureaucracy: reality of the Indonesian Bureaucracy and Prevention, Jurnal Bina Praja 9 (1) 2017

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Downloads

Published

2024-06-27 — Updated on 2024-07-02

Issue

Section

Articles