Penerapan E-Government Melalui Pengadaan Sertifikat Tanah Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

Abstrak

Terlepas dari penerapan kebijakan sertifikasi tanah elektronik, beberapa tahapan pelayanan, seperti pemeriksaan berkas, verifikasi dokumen, dan pengukuran lapangan, terus dilakukan secara manual di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang ditinjau melalui teori e-government yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit dengan elemen/aspek indikator kesuksesan berdasarkan pada aspek support, capacity, dan value. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan kerangka deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government dari aspek support telah didukung oleh kerangka regulasi, komitmen kepemimpinan, dan penjangkauan sosialisasi kepada masyarakat. Dari segi capacity, sumber daya manusia yang telah menjalani pelatihan, dilengkapi dengan infrastruktur, jaringan, dan sistem aplikasi yang memfasilitasi penyampaian layanan. Dari perspektif value, penerapan sertifikat tanah elektronik memiliki kapasitas untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas informasi, dan kepuasan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tidak sepenuhnya optimal karena persistensi tahapan layanan manual, serta hambatan teknis yang dimanifestasikan sebagai gangguan sistem dan jaringan.