Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
DOI:
https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(2).9381Keywords:
Implementasi, Peraturan Bupati, pengurusan PerizinanAbstract
Penelitian ini mendiskripsikan hasil penelitian tentang implementasi peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih sedikitnya masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan baik izin bangunan maupun izin usaha di jalan lingkungan dan jalan lokal di kecamatan Ujung Batu, sehingga tidak sesuai dengan pesatnya pertumbuhan bangunan dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat yang mengurus perizinan, Selain itu terdapatnya pegawai yang mengambil alih tugas yang bukan bidangnya, Masih kurangnya Pemerintah Kecamatan Ujung Batu dalam melakukan sosialisasi tentang pengurusan perizinan di Kecamatan Ujung Batu. Kurangnya sosialisasi terkait dengan masalah anggaran serta tidak terlihat adanya standar pelayanan yang jelas. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menghubungkan tujuan penelitian dengan masalah dan gejala yang terjadi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan disajikan untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian dan teknis analisis yang penulis gunakan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan kurang terimplementasi. Rekomendasi ini perlu dipertimbangkan untuk menjadi masukan kepada Bupati Rokan Hulu dan Camat Ujung Batu agar melakukan upaya sosialisasi mengenai pengurusan perizinan di jalan lingkungan dan jalan lokal serta memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membangun Rumah, ruko dan jenis usaha yang tidak memiliki izin.
Downloads
References
Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta. Rineka Cipta.
Budiardjo, Miriam. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta, PT Gramedia
Bungin, Burhan 2012 Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup.
Busroh, Abu Daud. 2013. Ilmu Negara. Jakarta, Bumi Aksara.
Doni, D., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020) (pp. 167-171). Atlantis Press.
Dunn, Wiliam N, Analisa Kebijakan Publik, Penyadur Drs.Mudjahir Darwin,M.Sc cetakan ketiga, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta
Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis dynamic Policy Analysi. Gaya Media. Yogyakarta.
George C Edwar III, Implementing Public Policy, Washington: Congressional Quarterly Press, 1980, dalam A.G Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, 2008 Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Ilmar Aminuddin. 2014 ,Hukum Tata Pemerintahan. Prenada Media Group. Jakarta. Islamy, M. Irfan, 2007. Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta.
Ni’matul Huda, 2013. Ilmu Negara Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Nugroho D, Riant, 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Ryaas Rasyid, 2001. Penjaga hati nurani Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone
Nurcholis, Hanif.2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga. Jakarta
Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium, 1(1).
Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium, 4(2).
Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Penerapan Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan, 2(2), 102-107.
Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger, 9(1), 31-43.
Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi, 171.
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Satori, Djam’an dan Aan Komariah, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta.Bandung.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
Suharto. 2012. Analisis Kebijakan Publik, CV Alfabeta. Bandung.
Syafiie Inu Kencana, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT.Refika Aditama. Bandung.
Syafiie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Bumi Aksara.
Syarifin, Pipin dan Dedeh Jubaedah.2010. Pemerintah Daerah di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung
Sujarweni, Wiratna 2014. Metodologi Penelitian. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
Usman, Husanai dan Purnomo 2014. Metode Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta
Wahab, Samodra dkk, 2004. Analisis Kebijaksanaan Negara. Rineka Cipta. Jakarta.
Winarno, Budi 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta.
Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland Fire Prevention in Riau Province. In International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.
2.png)
