Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Tanah Menggunakan Aplikasi Simda Bmd Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat
DOI:
https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).25309Keywords:
Policy Implementation, SIMDA BMD, Administration.Abstract
This research is entitled Policy Implementation of Lands Asset Management Used SIMDA BMD in the Financial Management Agency and Regional Assets of Sorong City, West Papua Province. The background of this research is due to the problem of managing asset in this case lands asset that frequently happen throughout all government instance in Indonesia. The quality of property organizer in managing regional property that are still not good is a further problem, as well as hardware and software factors in a few of Local Goverment Working Unit which is inadequate to use this Application (SIMDA BMD). The research methods in this study is qualitative method with an inductive approach. The Theory used is Grindel 1980:2 which state that ““the succesful implementation of public policy is influenced by two fundamental variabels that content of policy and context of implementation”. This means the success rate of implementing a policy is cause by two variable i.e the content of the policy and the implementation environment. The method of data collection is done by indirect observation, documentation, and interviews. The data analysis technique using SWOT analysis and Litmus Tests. The results of the study show that the Lands Asset Management Used SIMDA BMD In The Financial Management Agency And Regional Assets Of Sorong City, West Papua Province is still not running well and not able to resolve the problems of regional property management in Sorong City. This is based on the results of analysis and research which has been done by researchers, such as the existence of inadequate hardware facilities in course of running SIMDA BMD software, and the low quality of operators that have not been maximized in implementing this policy. The action that can be done by Sorong City Government are optimizing human resources which is available in Sorong City especially those who work in Government instance.
Downloads
References
A. Halim. 1997. Strategi. Jakarta
Atep A. Barata. 1995. Teori, dan Konsepsi, Implementasi Manajemen Aset. Bandung
Bryson, Jhon M. 2008. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Creswell, Jhon W, alih bahasa oleh Widyastuti, Henny, 2013. Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Approach. SAGE Publication: California.
Chester I. Barnard. 2008. Organisasi. Jakarta David, Fred R. 2004. Manajemen Strategis Konsep. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
David Hunger. 2010. Analisis SWOT. Jakarta
Effendy. 2010. Penelitian kualitatif. Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana.
Hasibuan, S.P Malayu. 2009. Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara.
Hunger, J. D and Wheelen, T. L. 1996. Strategic Management Fiveth Edition, Massachucetts: Addison- Wesley Publishing.
Hunger, J. David dan Thomas. Wheelen. 2003. Manajemen Strategis. Yogyakarta: Andi.
Huberman dan Miles. 1992. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Bandung
I Ketut Gede Candra Parwata. 2016. Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Bali dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program Pasca Sarjana Instintut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung
Mooney. 2005. Oganisasi. Jakarta Mangkuprawira, Sjafari. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia
Strategik. Jakarta: PT. Graha Indonesia. Marus dan Umar. 2001. Strategi. Jakarta
Mimik Sundari & Samsul Ma’arif. 2013. Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik. Universitas Diponegoro, Semarang
Mintzberg, Henry. 1992. Structures in Fives: Designing Effective Organization, Printice Hall International Inc.
Pearce and Robinson. 2007. Manajemen Strategi. Jakarta: Salemba Empat
Rangkuti, Freddy. 2014. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
Shahabudin Abdulla. 2006. Himpunan Artikel-Artikel tentang Pengurusan Fasiliti, UTM Malaysia; Departemen of Property Management Faculty of Geoinformation Science & Engineering. Jakarta
Saladin, Djaslim. 2003. Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan. Bandung; Linda Karya.
Siregar. Doli D. 2004. Manajemen Aset (Thing, anything, economic value, and ecchange value). Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
Sugiyono. 2009. Penelitian kualitatif. Jakarta Tangkilisan, Hessel. Nogis. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT.
Gramedia Widiasarana.
Umar, Husein. 2001. Strategic Manajemen in Action. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Yogi, dkk. 2007. Manajemen Stratejik Terapan : Panduan Cara Menganalisa Industri dan Pesaing. Jakarta: Poliyama Widya Pustaka.
Undang-Undang Nomor 25 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Pasal 3 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka pemerintah pusat
Undang–Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatakan bahwa, Barang Milik Daerah (BMD)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah No. 27 2014 tentang Inventarisasi
Peraturan daerah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman tekhnis pengelolaan Barang Milik Daerah
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
2.png)
