PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM SECARA PENAL TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN C DI WILAYAH HUKUM POLRES KAMPAR - WINDU SAFNITA, (Proceeding International Conference on Social Sciences, 2026)
Kegiatan penambangan galian dan C diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan usaha pertambangan tersebut berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi kemajuan bangsa. Untuk itu dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus diperlukan perizinan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Problematika Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C serta solusi yang diberikan dalam penyelesaian Problematika Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.