REFORMULASI HUKUM PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM ASAS KEADILAN BAGI SELURUH MASYARAKAT BANGSA INDONESIA - Meidizon Dahlan (Proceeding International Conference on Social Sciences, 2026)
Wujud nyata pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak bagi seluruh rakyat Indonesia di muka bumi pertiwi, dan negara (nation), tentulah harus berupaya mengakomodir kehendak rakyat, karna dalam cita – cita Demokrasi, rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkehendak atau kalau kita pinjamistilaf demokrasi adalah meletakkan kekuasaan negara itu pada rakyat, atau lagi demokrasi juga mempunyai arti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tanah merupakan salah satu jenis benda tetap yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat. Terlebih lagi ketika era modernisasi, segenap lintasan mulai dipacu, peranan tanah semakin mengedepan. Pada gilirannya nilai tanah menjadi semakin tajam dialami oleh masyarakat kota yang tingkat pertumbuhannya semakin pesat, sehingga kebutuhan terhadap tanah menjadi bertambah rumit dan langka (Akh. Munif, 2009: ivv) Tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu tanah juga mempunyai fungsi sosial, dalam arti tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konsekuensinya penggunaan tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan dari pemegang hak, tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).