Journal of Public Administration Review
type: channel
description: Journal of Public Administration Review is published two times a year in April and October. This journal contains scientific articles on public administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework. JPAR is published by Department of Public Administration Faculty of Social dan Political Sciences Universitas Islam Riau with P-ISSN 2502-0757 and E-ISSN 2622-934X. Abstracts and full text that have been published on the website can be read and downloaded in http://journal.uir.ac.id/index.php/JPAR for free.
publisher: UIR Press
language: en-US
publication name: Journal of Public Administration Review
items: Implementasi Layanan Antarin Dong (ANDONG) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru
items: Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru
items: Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Perbatasan Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar
items: Evaluasi Strategi Pengembangan Objek Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Kampar
items: Implementasi Program Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Pekanbaru
items: Implementasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dalam Perlindungan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru
items: Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau
items: Budaya Organisasi Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau
items: Perencanaan Kerja Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukamaju Kabupaten Kuantan Singingi
items: Pelaksanaan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis
items: Analisis Pelayanan Publik Pada Kantor Pemerintahan Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
items: PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN DI KABUPATEN SIAK (STUDI DI KECAMATAN BUNGARAYA)
items: Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Akta Kelahiran
items: Pelaksanaan Administrasi Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
items: Inovasi Layanan Water Meter Prabayar Token Pada Uptd Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
items: Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kota Pekanbaru
items: Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
items: Implementasi program peremajaan kelapa sawit pekebun (studi di KUD Bratajaya desa surya indah kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan
items: Peran stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di desa marsawah kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi
items: Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kabupaten Bengkalis. (Studi Kasus Di Kecamatan Bengkalis)
items: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru
items: Pengelolaan sampah UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau)
items: Pelaksanaan kebijakan pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk Optimalisasi Pendidikan Inklusi (Studi SLB Sri Mujinab Pemerintah Provinsi Riau)
items: Analisis Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Upt) Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura (Tph) Di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau

Implementasi Layanan Antarin Dong (ANDONG) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru
type: item
description: This study aims to analyze and explain the implementation of the Andongg (Antarin Dong) Service in improving the quality of public services by the Pekanbaru City Population and Civil Registration Service. This research is a qualitative study. The results of this study indicate that the "Communication" indicator shows that the Pekanbaru City Population and Civil Registration Service's public relations activities are very good, even though they are directly directed to residents. The Pekanbaru City Population and Civil Registration Service's public relations activities are conducted through social media and posts on the Pekanbaru City Population and Civil Registration Service's official website. "Resources" Indicator: Ease of use of the Andong application and services is reflected in the ease of learning for citizens and the smooth use of links on the Andong Service website. The official Disdukcapil website provides detailed instructions on implementation procedures and processes, making it easy for citizens to understand how to use the Andong Service. The "Character" indicator shows that citizens are very enthusiastic about the Andong Service. The "Bureaucratic Structure" indicator shows that the implementation process of the Andong Service runs smoothly, in accordance with established standard operating procedures. Citizens first register to use the Andong Service on the official website of the Pekanbaru City Population and Civil Registration Service. Obstacles encountered in the implementation of the Andong Service contribute to improving public services. These obstacles are caused by the website having only been operating for one year. Of course, there are still some shortcomings, such as occasional difficulties in accessing the website. The implementation of the Andong Service is still not well understood by citizens, who feel that transportation costs in the Pekanbaru area are still relatively high. Suggestions needed for related parties are as follows: (1) The …
creator: Muhammad Akhdani
creator: Sufian Hamim
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1

Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru
type: item
description: Abstrak Pengobatan tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karenadianggap lebih aman dan terjangkau. Namun, masih beredar obattradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang berisiko bagi kesehatan. Pemerintah, melalui Badan Pengawas Obatdan Makanan (BPOM), memegang peran penting dalam mengawasidistribusi obat-obatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengawasan BPOM terhadap obat tradisional yang mengandung BKO di Pekanbaru dan mengidentifikasi tantanganyang dihadapi selama pelaksanaan. Dengan pendekatan kualitatifdan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan BPOM Pekanbaru serta pemangkukepentingan terkait. Data dianalisis secara kualitatif, menggambarkan kondisi nyata berdasarkan fakta dan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Pekanbaru mengawasi obattradisional yang mengandung BKO melalui kegiatan pra-pasar dan pasca-pasar, termasuk inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan sampel dan pengujian produk, tindakan penegakanhukum, serta pemberian bimbingan dan sosialisasi kepada pelakuusaha dan masyarakat. Namun, hambatan seperti keterbatasansumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, maraknya obattradisional ilegal daring, serta rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang membedakan obat tradisional yang aman dari yang mengandung BKO masih terus berlangsung. Untukperbaikan, peningkatan koordinasi antar lembaga, penambahanpersonel pengawas, dan peran masyarakat yang lebih aktif sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan melindungi kesehatan konsumen secara lebih baik.
creator: Selvi Sundari
creator: Nurmasari
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1
starting page: 281
ending page: 290

Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Perbatasan Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of inter-regional cooperation in waste management in the border area between Pekanbaru City and Kampar Regency and to identify the inhibiting factors. Waste management issues in border areas are complex due to the involvement of two different administrative authorities, while community activities often transcend territorial boundaries, resulting in overlapping responsibilities and ineffective public service delivery. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and documentation involving related agencies and local communities in the border area. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that cooperation has been formalized through a Cooperation Agreement (PKS), yet its implementation has not been fully optimal, particularly in terms of coordination, program sustainability, evaluation, and community education. The inhibiting factors include limited technical coordination, lack of joint supervision, low public awareness, and the absence of structured evaluation and follow-up mechanisms. This study recommends strengthening cross-regional coordination and establishing a more structured joint evaluation mechanism to achieve effective and sustainable waste management.
creator: Vransiska Ratih
creator: Raden Imam Al Hafis
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1
starting page: 275
ending page: 280

Evaluasi Strategi Pengembangan Objek Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Kampar
type: item
description: The Buluh Cina Nature Tourism Park (TWA) has significant tourism potential and ecological value for the surrounding community, although challenges still exist. This situation highlights the need for an evaluation of development strategies to optimize the tourism potential and socio-economic benefits of the TWA more evenly. The purpose of this study is to analyze and explain the development strategy of the Buluh Cina Village Nature Tourism Park in Kampar. This research employed a mixed-method approach, including interviews with selected informants and questionnaires distributed to TWA visitors, with the results analyzed both qualitatively and quantitatively. The findings indicate that the development strategy of the Buluh Cina Nature Tourism Park is generally good, reflecting effective management and development that benefits both visitors and the community. Indicators such as effectiveness, adequacy, responsiveness, appropriateness, and development processes are also rated good, suggesting that policies and implementation are on target and sustainable. However, some indicators are only fairly good, namely efficiency and equity. Efficiency has not been optimal due to budget limitations, underutilization of resources, and facilities and services that are not fully balanced with the park's potential and visitor numbers. Equity is also limited because the economic benefits of the TWA are not yet evenly distributed among the community, being dominated by certain groups, influenced by the limited role of the community, village authority, and the less-than-optimal empowerment of the tourism awareness group (Pokdarwis).
creator: Zahrie Ahmadie
creator: Sufian Hamim
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1

Implementasi Program Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Pekanbaru
type: item
description: This study analyzes the implementation of the Graduate Competency Standards (SKL) development program at SMP Negeri 49 Pekanbaru. The background is the importance of SKL as the minimum achievement criteria that educational institutions must meet to ensure the quality of graduates. The literature review draws on Merilee S. Grindle’s policy implementation theory, which explains policy success through the variables of Content of Policy and Context of Implementation. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation, in-depth interviews with key informants, and a documentation study. The findings indicate that the implementation of the SKL development program at SMPN 49 Pekanbaru is in accordance with Ministerial Regulation of Primary and Secondary Education Number 10 of 2025; however, it has not been optimal and tends to function merely as an administrative formality. The main obstacles include limited facilities and infrastructure, inadequate human resource competence, and high teacher workload. In conclusion, although the program is formally implemented, strengthening technical and substantive aspects is necessary so that SKL development produces a real and sustainable impact on students’ competencies rather than merely fulfilling administrative requirements.
creator: Ilya Ade Salmi
creator: Lilis Suriani
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1

Implementasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dalam Perlindungan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru
type: item
description: The problem of neglected children is part of the social welfare issue that requires government attention and intervention through the Social Welfare Service Requirement Program (PPKS). This study aims to analyze the implementation of the PPKS Program in handling neglected children at the Pekanbaru City Social Service using Van Metter and Van Horn's policy implementation theory with six indicators: policy standards and targets, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or dispositions of implementers, inter-organizational communication, and the economic, social, and political environment. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation with 7 informants consisting of the Head of the Social Rehabilitation Division, the Head of the Child Rehabilitation and Protection Section, the Head of the Community Institutional Social Empowerment Section, the Staff of the Child Rehabilitation and Protection Section, the PPKS Task Force and the orphanage. The results of the study indicate that the implementation of the PPKS Program has been running and is supported by clear regulations, including the Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2020 concerning Basic Social Rehabilitation for Neglected Children. However, its implementation remains challenging, including limited human resources, limited budget, limited shelter infrastructure, and the social and economic factors of vulnerable communities. Overall, program implementation has shown positive progress, but further optimization is needed to improve the effectiveness of protecting neglected children.
creator: Siti Nurhayati
creator: Lilis Suriani
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1

Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau
type: item
description: This research is motivated by the importance of apparatus performance in supporting the effectiveness of bureaucratic governance and optimizing regional revenue in the era of bureaucratic reform. This study aims to analyze employee performance at the Secretariat of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Riau Province through indicators of quantity, quality, and timeliness. The literature review is based on the performance management theory by Dharma (2010). The research method employed is descriptive quantitative. Primary data were collected through questionnaires measured using a Likert scale administered to 35 respondents, further strengthened by interviews, field observations, and documentation. Research findings indicate that overall employee performance is in the "Fairly Good" category with an average score of 222. Although the aspects of quantity and quality are considered adequate, the results reveal constraints such as low independent initiative, delays in document distribution, and limited proficiency in digital technology and archival management. In conclusion, while administrative targets have been achieved, improvements in technological competence and the strengthening of work discipline are necessary to optimize public services within the Secretariat of BAPENDA Riau Province.
creator: Shinta Putri Raudha
creator: Lilis Suriani
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1

Budaya Organisasi Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau
type: item
description: This research aims to determine the organizational culture at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Riau Province. The research method used is descriptive quantitative with data collection through questionnaires, interviews, and observations of 51 employees. The results showed that the organizational culture at BAPENDA Riau Province is in the "Fairly Good" category (Fairly Agree) with an average score of 343. However, obstacles were still found such as a lack of employee initiative, digital literacy gaps between generations, and sub-optimal implementation of the 5S culture (smile, greet, say, polite, courteous).
creator: Eni Dui Putri
creator: Parjiyana Parjiyana
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1

Perencanaan Kerja Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukamaju Kabupaten Kuantan Singingi
type: item
description: This study aims to analyze the process of village work plan formulation in supporting community empowerment in Sukamaju Village, Kuantan Singingi Regency. The focus of the study includes the planning process of the village work plan, the level of community involvement, and the role of the village government in empowerment activities. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village government officials, village institutions, and community members. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the formulation of the village work plan has been implemented in accordance with applicable regulations and involves the community through village deliberation forums; however, its implementation has not been fully optimal. This is indicated by the limited overall community participation and the lack of optimal assistance and evaluation of empowerment programs. The conclusion of this study indicates that the village work plan plays an important role in community empowerment, but it requires strengthening in terms of participation and program implementation. Therefore, it is recommended that the village government increase community involvement and strengthen assistance and evaluation mechanisms so that community empowerment can be carried out more effectively
creator: M. Luckye Syah Raja
creator: Sufian Hamim
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of licensing services at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Bengkalis Regency (case study of medium-sized business premises (UMKM) permits), indicators of the assessment that will be used include procedures, service time, service costs, products, facilities and infrastructure and officer competence. The type of this study uses quantitative descriptive, namely prioritizing a list of questionnaires as a data collection tool and the data that has been collected in this questionnaire is then used as raw material to analyze empirical conditions and objectivity of the existence of the research location objectives, while the population and research sample amounted to 34 people, the types and techniques of data collection used in this study are primary data and secondary data, primary data is collected using questionnaire and interview techniques and secondary data is collected using observation. The data analysis technique used is quantitative descriptive analysis. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that this study from the perspective of the community applying for MSME business permits and on the side of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Bengkalis Regency that the implementation of the Implementation of Licensing Services of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Bengkalis Regency (Study of Medium Business Permits for MSMEs) is "Not Good". This is because it is seen from the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Bengkalis Regency that it is quite good in providing a process related to the requirements and rules for submitting MSME business permits.
creator: Imam Muarif
creator: Syapril Abdullah
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1
starting page: 196
ending page: 201

Analisis Pelayanan Publik Pada Kantor Pemerintahan Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
type: item
description: The purpose of the study is to determine public services in the processing of certificates of inability and to determine the obstacles faced in providing services at the Seberang Taluk Village Office, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in providing services. The phenomena of deviations and obstacles in the service of processing letters that occur at the Seberang Taluk Singingi Village Office include the following: The processing process takes quite a long time even though the SOP provisions have stated that processing population administration only takes approximately 40 to 60 minutes. While in practice the requested letter, especially SKTM, is completed in two working days. In the flow of administrative services, it is clearly stated that the service process starting from the applicant coming to register in person or through the RT / Kadus until the submission of the letter to the applicant does not include any administrative fees while in practice the community is still charged an administrative fee even though the community processes a certificate of inability but is still asked for a fee by officers at the village office. Several applications for Certificates of Inability and Business Certificates from the community have not been processed by the sub-district since December 2024, due to the processing of these letters at the end of the year, which resulted in their completion in early 2025. Meanwhile, based on the type of research, this is a qualitative study. The results of the Public Service Analysis at the Seberang Taluk Village Government Office, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, show that the Standard Operating Procedures for Services provided by the Seberang Taluk Village Government have been implemented in accordance with the Decree of the Head of Seberang Taluk Village Number: 140/8/KPTS/SBT/2020 dated March 12, 2020, concerning Standard Operating Procedures within the Seberang Taluk Village Government regarding requiremen…
creator: Ikram Andesta
creator: Evi Zubaidah
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN DI KABUPATEN SIAK (STUDI DI KECAMATAN BUNGARAYA)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi kebakaran di Kabupaten Siak, khususnya di Kecamatan Bungaraya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, dan wawancara kepada pegawai BPBD serta masyarakat Kecamatan Bungaraya. Penelitian difokuskan pada empat indikator utama, yaitu pemanfaatan waktu yang tepat, jumlah output, kerja sama, dan kualitas pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BPBD dalam menanggulangi kebakaran secara umum tergolong baik. Indikator pemanfaatan waktu yang tepat berada pada kategori cukup terlaksana, menunjukkan ketepatan waktu respon yang sudah baik namun masih perlu peningkatan. Indikator jumlah output juga cukup terlaksana, menandakan bahwa hasil kegiatan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sarana dan personel. Indikator kerja sama memperoleh hasil terlaksana, menggambarkan koordinasi lintas instansi dan masyarakat berjalan efektif. Sedangkan indikator kualitas pekerjaan menempati hasil tertinggi pada kategori terlaksana, menandakan profesionalisme dan tanggung jawab petugas dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas BPBD di Kecamatan Bungaraya telah berjalan dengan baik, meskipun diperlukan peningkatan dalam efisiensi waktu dan pemerataan fasilitas.
creator: Nuratunnasehah Nuratunnasehah
creator: Syapril Abdullah
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21
volume: 3
number: 1

Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Akta Kelahiran
type: item
description: Civil registration services, particularly birth certificate issuance, are essential public services provided by the state. However, various technical and social obstacles are still found in practice. This study aims to examine the quality of birth certificate services at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Pekanbaru City and identify the inhibiting factors. This research uses a descriptive qualitative approach with in depth interview techniques. Informants include five service users and three officials from Disdukcapil: the Head of Civil Registration Services, the Head of Population Information Management, and one service staff member. Data were collected through observation, documentation, and interviews, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The results show that service quality is measured through four indicators: convenience, fairness, equal treatment, and transparency with honesty. In general, services follow procedures, but inconsistencies in information, limited technological infrastructure in peripheral areas, and lack of public understanding of procedures persist. The main inhibiting factors are unprepared documents, limited staff availability, and mismatched public expectations regarding service time. These findings highlight the need for strengthened communication, improved staff training, and service approaches that are responsive to community conditions.
creator: DALEK DASILVA
creator: Hendry Andry
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 1
ending page: 13

Pelaksanaan Administrasi Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
type: item
description: This study aims to explain and identify the factors that become obstacles in the implementation of administration in Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City. The problems in this study are the unavailability of village apparatus data books, the absence of expedition books for correspondence and the inconsistency of administrative practices with Permendagri No. 34 of 2007. The research method used is a descriptive method with qualitative data analysis. The types and techniques of data collection consist of interviews, observation and documentation. This study has three indicators, namely organization, interpretation and application. The key informants of this study are the Head of Meranti Pandak Village and six informants consisting of the village secretary, the head of government and the community. The results of the study indicate that the absence of village apparatus data books which should be the basis for recording organizational structures, job descriptions, and responsibilities of apparatus, the unavailability of expedition books for correspondence is a major weakness in administrative management and administrative practices in Meranti Pandak Village are also not fully in accordance with Permendagri No. 34 of 2007.
creator: Riyan Saputra
creator: Herman Herman
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1

Inovasi Layanan Water Meter Prabayar Token Pada Uptd Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
type: item
description: The Innovation of Token Prepaid Water Meter Service at the Drinking Water Supply System (SPAM) Uptd is a replacement of the drinking water recording and payment system from a postpaid (conventional) system to a prepaid system that uses tokens, similar to the pulse system on prepaid electricity run by the Department of Public Works, Spatial Planning, Public Housing and Residential Areas. This study was conducted to determine the Innovation of Token Prepaid Water Meter Service on the service system provided for clean water management at the TARUKIM public works department in Mempura District, Siak Regency. This type of research uses a descriptive quantitative method with a sample of 100 people and by using five dimensions of assessment indicators, namely customer involvement, self-service, customer experience, problem solving and co-designing. The results of this study indicate that the Innovation of Token Prepaid Water Meter Service in Mempura District, Siak Regency is quite effective, due to the Success in Overcoming Customer Arrears Problems, Increasing Control and Transparency for Customers (Self-Service), Solutions to Recording Conflicts (Problem Solving), Support and Financial Benefits for Local Governments (UPTD SPAM) and Ease of Access to Token Purchases. Therefore, this innovation not only works but also succeeds in realizing positive impacts that meet the expectations of both organizers and users.
creator: Ifnu Dhaflinova
creator: Ema Fitri Lubis
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 126
ending page: 135

Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kota Pekanbaru
type: item
description: Abstract The background of this research is the low level of public awareness and understanding of the importance of reporting deaths on time and processing death certificates and technical obstacles such as server disruptions that take days cause people to be lazy to process death certificates. The purpose of this research is to determine the strategy of the Pekanbaru City Population and Civil Registration Service in making death certificates. The research uses a qualitative research method with the research subjects being the Service Innovation Section at DISDUK, the Information and Communication Technology Management and Human Resources Section, and the Community who process death certificates. The object of this research is the Strategy of the Pekanbaru City Population and Civil Registration Service in Making Death Certificates and collecting data through observation, interviews and documentation. Based on interviews with informants, the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office's strategy for issuing death certificates is to improve offline services and develop them through advanced technology through online services that can be printed by applicants. The obstacle to implementing the DISDUK strategy for issuing death certificates is that there is currently no dedicated officer to handle death certificates alone, as DISDUK covers general population data processing, and there are no strict sanctions for those who fail to obtain death
creator: ZIKRI HERLIANDI
creator: KARTIUS
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 112
ending page: 125

Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
type: item
description: The purpose of this research is to analyze and explain the implementation of the road construction policy in Muara Basung Village, Pinggir District, Bengkalis Regency, Riau Province. The research method used is a descriptive qualitative approach, an approach to explore and understand the meaning that a number of individuals or groups consider to originate from social problems. Informants include the Head of the PUPR Office of Bengkalis Regency, the Head of Muara Basung Village, the Chairperson of the Village Consultative Body (BPD), the Technical Implementer of Activities (PTK), the Chairperson of the Activity Implementation Team (TPK), the Implementing Contractor, and Community Leaders. Data collection in the study consists of interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used consist of Data Condensation, Data Presentation, and Conclusion Drawing/Verification. Based on the results of the research related to the Implementation of the Road Construction Policy in Muara Basung Village, Pinggir District, Bengkalis Regency, Riau Province, it is known that it has been implemented quite well, but there needs to be an increase and equality of road construction such as on the main village road. Likewise, the low participation of the community in contributing funds and labor.
creator: Diki Ramadandi
creator: Sufian Hamim
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 91
ending page: 111

Implementasi program peremajaan kelapa sawit pekebun (studi di KUD Bratajaya desa surya indah kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of the PKSP program, which aims to improve the productivity and welfare of oil palm farmers. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The key informants in this study were the head of the replanting team, farmers, and relevant officials from the Pelalawan Regency Agriculture and Livestock Service. The results show that the implementation of the PKSP program at KUD Bratajaya encountered various challenges, including a lack of understanding among farmers about the importance of replanting, limited access to resources and information, and doubts about the effectiveness of new techniques. Despite this, the program successfully increased the yields and incomes of participating farmers. Effective outreach, ongoing government support, and active farmer involvement are crucial for the program's success. This study suggests the need for increased outreach, technical support, access to financing, and strengthening networks among farmers to encourage participation and effectiveness of the PKSP program going forward. With these steps, it is hoped that this program can provide more significant benefits to the welfare of oil palm farmers in Pelalawan Regency.
creator: Fadilah Anis
creator: Hendry Andry
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 78
ending page: 90

Peran stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di desa marsawah kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi
type: item
description: The purpose of this study was to analyze and explain the role of stakeholders in the development of the Minapolitan area in Marsawah Village, Sentajo Raya District. This was a descriptive qualitative study, with key informants being the Head of the Fisheries and Maritime Affairs Office and five other informants. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. The analysis included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study revealed that the role of stakeholders in the development of the Minapolitan area in Marsawah Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency has been quite significant, as three research indicators motivator, facilitator, and mobilizer—have been implemented. The results of the analysis of the role of stakeholders in the development of the Minapolitan area in Marsawa Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency, show that stakeholder support is quite real in the form of physical assistance (infrastructure) and non-physical (mentoring, training). Budget limitations, lack of coordination between stakeholders, minimal continuity of mentoring, and suboptimal marketing. Market price fluctuations, dependence on government assistance, and lack of technological innovation from farmers.
creator: Meli Herlina
creator: Ema Fitri Lubis
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 66
ending page: 77

Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kabupaten Bengkalis. (Studi Kasus Di Kecamatan Bengkalis)
type: item
description: This study analyzes household waste governance by the Environmental and Sanitation Agency (DLH) in Bengkalis Regency, with a case study in Bengkalis District. The research aims to evaluate the waste management system based on three governance indicators: (1) community participation, (2) government policies, and (3) waste management programs (including the implementation of 3R: Reduce, Reuse, Recycle). The study examines waste collection, transportation, processing, and disposal mechanisms, as well as the role of stakeholders in supporting sustainable governance. A descriptive quantitative approach is used, with data collected through surveys and field observations. The analysis focuses on the extent to which DLH’s policies and programs are implemented and the level of community involvement in waste management processes. The findings are expected to provide recommendations for strengthening waste governance, such as enhancing policy synergy, optimizing programs, and adopting participatory approaches to ensure sustainability. This study also highlights the critical role of local government in establishing a structured and accountable waste governance framework while fostering collaboration between DLH and the community. The results can serve as a reference for stakeholders in designing integrated waste management strategies for Bengkalis.
creator: Josovin Anastasya
creator: Parjiyana Parjiyana
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 58
ending page: 65

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru
type: item
description: This study aims to determine the implementation of the advertising policy by the Pekanbaru City Regional Revenue Agency (BAPENDA). This study used qualitative methods with triangulation data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The data analysis employed a qualitative research model. The results indicate that the implementation of the advertising policy in Pekanbaru City has not been running smoothly. The implementation of this policy still faces various complex obstacles. Although the policy's dimensions and objectives have been clearly established through a Mayoral Regulation, in practice, business operators still fail to obtain advertising permits, exacerbated by weak public awareness and unclear sanctions. In terms of resources, limited supervisory personnel and a limited budget for enforcement, along with limited public access to information, also pose serious obstacles to policy implementation. The characteristics of implementing agencies also pose a hindering factor, primarily due to the lack of integrated cross-agency standard operating procedures (SOPs), complex bureaucracy, and the lack of a definitive timeframe for permit completion. The attitudes of implementers and business operators also influence the effectiveness of implementation, with low compliance with licensing procedures and weak oversight being particular challenges. Furthermore, suboptimal inter-organizational communication, the lack of a structured coordination schedule, and weak information systems and passive outreach further hamper policy implementation. Social, economic, and political factors also play a significant role, such as low public legal awareness, economic inequality among business actors, and the influence of political interests, which can impact the consistency and neutrality of policy implementation.
creator: Masriani
creator: Hendry Andry
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 47
ending page: 57

Pengelolaan sampah UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau)
type: item
description: The problems include: The number of waste bins provided by the government at the Mandau District Waste Disposal Site (TPS) is insufficient to accommodate all the waste generated by the community. Trash is still scattered outside the bins, waste is not collected daily, and there is a lack of composting facilities and supporting facilities for composting. The purpose of this study was to analyze and explain the waste management at the Bengkalis Regency Environmental Service UPT (A study at the Mandau District UPT). The informants in this study consisted of the Bengkalis Regency Environmental Service UPT, the Mandau Sub-district Head, Bengkalis Regency Environmental Service UPT employees, the Mandau District community, and village-owned enterprises (BUMDes). The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. Data analysis used data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Based on the research results related to waste management by the Bengkalis Regency Environmental Service Unit (Study in Mandau District), four indicators and eight sub-indicators were running well. However, one program that was not running well was the waste bank program. Furthermore, waste was still scattered and not cleaned up by officers, and not all waste was packaged by the community.
creator: Wahyu Puji Subekti
creator: Sufian Hamim
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 30
ending page: 46

Pelaksanaan kebijakan pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk Optimalisasi Pendidikan Inklusi (Studi SLB Sri Mujinab Pemerintah Provinsi Riau)
type: item
description: Sri Mujinab Pekanbaru Special School is one of the SLB level schools with private status located in the Sail District, Pekanbaru City, Riau. Sri Mujinab Pekanbaru Special School was established on June 8, 1999 under the auspices of the Ministry of Education and Culture. In learning activities. The Riau Provincial Education Office has changed the status of Sri Mujinab Pekanbaru City Special School to Sri Mujinab State Special School of Riau Province The status of this state is stated in the Decree (SK) of the Riau Governor number kpts. 6951 / VIII / 2023 concerning the Change of the Sri Mujinab Pekanbaru City Special School Education Unit to Sri Mujinab Riau Province Special School. As a consequence of this state status change, all assets owned by the foundation will be handed over to the government. All operations of Sri Mujinab SLBN are also the responsibility of the Riau Education Office, just like other state SLBs, be it teaching staff, financing, improving the quality and development of schools, some facilities that have started to not function properly.
creator: Else Maranatha
creator: Kartius Kartius
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 21
ending page: 29

Analisis Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Upt) Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura (Tph) Di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau
type: item
description: This study aims to analyze the performance of employees at the Technical Implementation Unit (UPT) for Plant Pest and Disease Control (TPH) under the Department of Food, Food Crops, and Horticulture of Riau Province. The primary focus of this research is to evaluate the implementation of monitoring and controlling Plant Pest Organisms (OPT) as a core duty of the UPT TPH. The method used in this research is a descriptive quantitative approach, with data collection techniques including questionnaires, interviews, and documentation. The results indicate that, in general, employee performance falls into the "Agree" category, which reflects good performance. This is demonstrated by structured and regular monitoring activities, sufficient understanding of technical guidelines, and effective collaboration among related institutions. The performance is further reflected in several key indicators, including:Work skills, shown through the employees’ technical ability in conducting accurate and periodic OPT observations and their understanding of field guidelines.Responsibility, reflected in the commitment to complete tasks in accordance with standard procedures and within the specified timeframe.Initiative, demonstrated by some employees who proactively offer solutions or take action independently when facing field challenges.Discipline, seen through regular attendance, adherence to work hours, and timely reporting of activities.Teamwork, manifested in the synergy between technical officers, field advisors, and other related institutions during OPT monitoring and control activities.Nevertheless, several aspects still require attention, such as consistency in reporting observation results, uneven technical implementation in the field, and suboptimal role coordination between technical staff and field extension officers. Therefore, it is recommended that additional training and periodic evaluations be conducted to improve data accuracy and task execution effectiveness.
creator: Farras Ihsan
creator: Andri Kurniawan
rights: Copyright (c) 2026 Journal of Public Administration Review
date: 2026-08-20
publication date: 2026-08-20
volume: 3
number: 1
starting page: 14
ending page: 20