Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Menangani Masalah Pencari Suaka dan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas latar belakang dan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri yang datang ke wilayah NKRI. Posisi geografis Indonesia yang strategis merupakan tempat yang mudah bagi para pencari suaka dan pengungsi luar negeri untuk transit. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan khusus untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 sebagai upaya untuk memberikan perlindungan sementara bagi mereka. Indonesia tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban penuh dalam menangani pencari suaka dan pengungsi. Indonesia mengizinkan UNHCR dan IOM untuk menanganinya lebih jauh. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia tetap menerima dan memberi bantuan kepada pencari suaka dan pengungsi luar negeri dengan menyediakan tempat penampungan sementara waktu sampai mereka ditempatkan di negara ketiga oleh UNHCR. Untuk menganalisa kasus ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme. Liberalisme berasumsi bahwa negara bukanlah aktor tunggal dalam dunia internasional. Ada aktor-aktor lain yang berpengaruh besar terhadap kebijakan negara.