Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan
DOI:
https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(2).9379Keywords:
Peranan, Pengawasan dan KebijakanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan khususnya pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Indikator yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi di dalam penelitian ini yaitu pengawasan penyusunan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran, pengawasan perubahan anggaran dan pengawasan pelaporan anggaran. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu ini yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan sebagai sumber data di dalam penelitian ini yaitu Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Anggaran. Penetapan informan dilakukan melalui teknik sensus untuk Ketua DPRD dan teknik purposive sampling untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif menggunakan model analisis data yang dikemukan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan hasil penelitian “peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan Anggaran sudah terlaksana”. Meskipun demikian masih ada permasalah-permasalahan yang mutlak diperbaiki kedepannya terutama masyarakat mengharapkan profesionalisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan meninggalkan atribut-atribut bendara partai dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Kendala atau hambatan yang dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu hanya tidak adanya regulasi atau aturan yang jelas mengatur sejauh mana pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun saran yang direkomendasi dari peneliti yaitu Kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsinya khususnya fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada mengedepankan kepentingan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok.
Downloads
References
Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta, Sinar Grafika.
Awang, Azam, & Wijaya, Wijaya Mendra, 2012. Ekologi Pemerintahan. Alaf Riau Pekanbaru.
Burhan, Bungin, 2010. Penelitian Kualitatis. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
Effendy, Khasan, 2010. Memadukan Metode Kuantitaf dan Kualitatif. CV. Indra Prahasta. Bandung.
Doni, D., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020) (pp. 167-171). Atlantis Press.
Fachruddin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: PT. Alumni Bandung.
Hans Kelsen, 2009. Teori Umum Tentang Tentang Hukum dan Negara. Bandung, Nusamedia.
H. M Ismail, 2009. Menuju Pelayanan Prima,konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Malang, Program Sekolah Demokrasi Bekerjasama Dengan Avveroes press.
Henslin, M James. 2007. Sosialogi dengan Pendekatan Membumi. Jilid I. Erlangga, Jakarta.
Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
Lubis, Solly, 2007. Kebijakan publik. Mundur Maju, Bandung.
Miles, Matthew B, Huberman Michael A, 2009. Qualitative Data Analisis a Sourccebaook of New Methods. Universitas Indonesia Press, Jakarta. (Penerjemah; Tjetjep Rohendi Rohadi)
Moleong, Lexy J, 2005. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Napitupulu, Paimin, 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan. PT. Alumni, Bandung.
Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan. Kencana, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 2010. Kybernologi dan metodologi: metodologi Ilmu Pemerintahan. Tanggerang, Sirao Credentia Center.
Nugroho D. Riant, 2004. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebikan. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Nurcholis, Hanif, 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah. Jakarta, Gramedia Widiasarna Indonesia.
Rauf, Rahyunir, 2005. Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan). Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
Sunarto, 2004. Paparan Kuliah Sistem politik Indonesia. UNNES
Sutopo, HB, 2006. Metode Penelitian Kualitatif. UNS Press, Surakarta.
Syafiie, Inu Kencana, 2009. Pengantar Ilmu Politik Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab. Bandung, Pustaka Reka Cipta.
Subarsono. A. G, 2008. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District. Pelalawan Regency.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Sunggano, Bambang, 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Sinar Grafika, Jakarta.
Suwaryo, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017). Governance of Forest and Peatland Fire Prevention in Riau Province.
Suwaryo, H. U., & Redjo, H. S. I. (2018). Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
Tangkilisan & Hessel Nogi, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Lukman offset & YPAPI, Yogyakarta.
Wicaksono, Kristian Widya, 2006. Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Widodo, Joko, 2008. Analisis Kebijakan Publik.Bayumedia, Jakarta.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland Fire Prevention in Riau Province. In International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).
2.png)
