Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Authors

  • Rusli Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia
  • Nurman Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau-Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(1).9343

Keywords:

Implementasi, Fungsi, Koordinasi Camat

Abstract

Salah satu tugas Camat dalam bidang pemerintahan adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkaitan erat terhadap pelayanan masyarakat yaitu pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan dokumen warga Negara yang wajib sebagai warga Negara yang baik dan benar. Permasalahan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yaitu seringnya terjadi keluhan masyarakat terhadap keterlambatan pembuatan KK dan KTP, selanjutnya tingginya biaya pembuatan KK dan KTP dan juga persyaratan KK dan KTP yang banyak belum ketahui oleh masyarakat, serta terjadinya kerusakan jaringan, matinya aliran listrik dan kerusakan perangkat komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek kajian dari penelitian ini adalah Camat Dumai Barat, Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, Kabid Data dan Informasi Kependudukan pada Badukcapil Kota Dumai, Kasi Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat, Petugas Operator KK dan KTP Kecamatan Dumai Barat dan masyarakat yang mengurus KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan literatur kepustakaan, melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek kajian serta melakukan wawancara secara face to face dengan informan penelitian yang didasari empat indicator penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sistem di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dari hasil penelitian dengan empat indikator diatas belum terlaksana dengan baik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amirin, Tatang. M. 2000. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Asep, Muslim. 2008. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan. Bandung : Fokus Media.
Awang, Azam. 2010. Implementasi pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Dahri, M. (2011). Upaya publik relationtiens internasional menarik minat belanja distributor di Banner Store (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).
Doni, D., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020) (pp. 167-171). Atlantis Press.
Doni, D., Yogia, M. A., & Wedayanti, A. A. P. M. D. (2021, January). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency. In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
Gaspersz Vicent. 2002. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah Tetang Rencana Pembelajaran Tatap Muka Di Media Online Cnn Indonesia. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance. In The 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020) (pp. 270-275). Atlantis Press.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion, Pekanbaru City.
Leo Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta
Moehir. HAS. 1996. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Penerbit LAN RI.
Maleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitan Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Ndraha, Taliziduhu.2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 1. Jakarta : Rineka Cipta.
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor, 12, 219.Rasyid, M. Ryaas. 2007. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Jakarta : Pustaka Pelajar.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos (A Framing Analysis of" Islam Defense Action" as Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah, 31(1), 35-47.
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication, 5(1).
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 6(2), 27-38.
Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger, 9(1), 31-43.
Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Penerapan Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan, 2(2), 102-107.
Salam, Dharma Setyawan, 2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Santoso Gempur. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Soehartono, Irawan. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Subarsono, Ag. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, Bandung.
Sumaryadi. I, Nyoman. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta: Citra Utama.
Supriady, Dedy, Bratakusumah, Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suwaryo, H. U., & Redjo, H. S. I. (2018). Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
Wahab, Solihin Abdul Wahab. 2008. Pengantar Analisis kebijakan public. Malang: UMM Press.
Wasistiono, Sadu. 2005. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Wasistiono, Sadu., Ismail Nurdin, M. Fahrurozi. 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa. Bandung: FOKUSMEDIA.
Widjaja,A.W. 2000. Ilmu Komunikas. Jakarta. Rineka Cipta.
Winarno. B. 2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jogjakarta, Media Pressindo.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).

Downloads

Published

2022-04-20

Issue

Section

Articles