Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai
DOI:
https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9328Keywords:
Evaluasi, Peraturan Walikota dan PersampahanAbstract
Masalah sampah menjadi permasalahan yang krusial untuk wilayah bertataran Kota di Indonesia, termasuk juga dengan Kota Dumai. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2008 bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonormi daerah termasuk masalah pelayanan persamapahan. Melalui Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan di Kota Dumai ditemukan pemasalahan kurangnya efektifitas pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan seperti kurang tersedianya TPS, kurangnya sarana pengelolaan masalah sampah dan masih belum terealisasinya pemungutan retribusi untuk setiap wilayah Kecamatan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012. Berdasarkan gejala tersebut makan rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai dan (2)`Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012.Teori yang digunakan adalah teori Evaluasi kebijakan menurut Dunn yang menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (adequacy), Pemerataan (equity), Responsivitas, Ketepatan (apropriateness). Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu menggunakan metode statistik deskriptif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menguraikan hasil tanggapan responden melalui angket di dukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 dari hasil perhitungan angket dari seluruh indikator penelitian adalah 12071 (59,82%) yang dikategorikan Cukup Baik. Faktor yang mempengaruhi Pelaksaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 yaitu: (1) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (2)Tidak adanya Juklak maupun Juknis yang (3) Minimnya sarana dan prasarana (4) Masih banyaknya rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu disarnkan kepada pihak Kecamatan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan dibidang persampahan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012.
Downloads
References
Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, M. D. W., Ayu, A., & Purwati, M. L. H. (2021). Effect of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.Yogyakarta: Gava Media.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 10(1), 211-219.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Islamy, M. Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar Grafika
Manik, K. 2007. Pengelolaan Lingkungan Hidup.Jakarta: Penerbit Djambatan.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo.
Parson, Wayne. 2005. Public Policy (Pengantar Teori & Analisis Kebijakan. (Jakatra: Kencana.
Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 14(3), 1030-1046.
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 6(2), 27-38.
Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi, 171.
Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on ‘Point Blank Online’Play. Jurnal The Messenger, 11(1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 6(02), 207-222.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., Fitri, A., Mulyani, O., & Zainal, Z. (2020). Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi, 5(1), 43-56.
Said Zainal Abidin. 2002. Kebijakan Publik edisi Revisi. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survai. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2004. Statistika untuk Penelitian, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Alfabeta.
Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta:
Wahab, Solichin A. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke. Implementaasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Trijupitasari, R., & Riauan, M. A. I. (2017). Pola Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 12(1), 19-36.
Zainal, F. N. P. (2021, December). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District. In ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE (Vol. 9, p. 169).
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).