Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Sumatera Barat Oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sumbar

Riri Ulfa Hidayah; Siska Sasmita

doi:10.25299/jkp.2025.vol11(2).24508

Authors

Riri Ulfa Hidayah Universitas Negeri Padang
Siska Sasmita Universitas Negeri Padang

DOI:

https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).24508

Keywords:

Pengawasan, Pembangunan Fisik, Biro Administrasi Pembangunan

Abstract

Pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan fisik merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Namun, di Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumatera Barat, proses pengawasan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran perjalanan dinas, minimnya ASN bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), belum optimalnya koordinasi dengan OPD pelaksana, serta faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan ketidaksiapan lahan. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya intensitas monitoring lapangan dan terbatasnya verifikasi teknis secara langsung, sehingga potensi penyimpangan sulit terdeteksi sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan Biro Administrasi Pembangunan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, guna merumuskan rekomendasi perbaikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat biro, pegawai teknis, dan pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap laporan pelaksanaan proyek, kebijakan pengawasan, dan hasil rapat evaluasi. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengungkap pola pelaksanaan pengawasan dan kendala yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu sistem pelaporan digital menggunakan Simbangda, rapat evaluasi berkala lintas instansi, serta monitoring dan evaluasi (MONEV) lapangan. Meskipun ketiga instrumen ini telah berjalan sesuai prosedur, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan SDM bersertifikat PBJ, pemangkasan anggaran MONEV sejak 2022, serta ketidakdisiplinan rekanan dalam penyampaian dokumen. Rekomendasi yang diusulkan meliputi peningkatan anggaran pengawasan, percepatan sertifikasi PBJ bagi ASN, penyusunan SOP pengawasan yang terstandar, dan penguatan sanksi terhadap rekanan yang tidak patuh.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ayu, N., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd): Pembelajaran Dari Kota Malang. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(1), 59–69.

Chaharani, N. A., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd): Pembelajaran Dari Kota Malang. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(1), 59–69.

Dilapanga, C. S., Laloma, A., & Londa, V. Y. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh Dprd Kabupaten Bolaag Mongondow. Jurnal Administrasi Publik, 6(90), 1–11.

Fau, A. A. S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Periode 2019-2021. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan, 6(2), 60–74.

Harianti, M., & Azikin, R. (2019). Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, Unismuh Makasar, 1(3).

Harahap, P. A., Harahap, Y., & Nasution, K. K. (2022). Peranan Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Jurnal LPPM, 13(2), 34-39.

Ibrahim, F., Tui, F. P., & Nani, Y. N. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango). Administratie: Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 91-98.

La Suhu, B., Ibrahim, A. H. H., Kaunar, A., & Umar, B. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan. ,. Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa, 3(2), 18–23.

Manurung, R. D. P., & Santosa, A. B. (2019). Akar Yang Menjalar: Peran Emil Salim Dalam Kementerian Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia 1972-1983. Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah, 8(2), 199-212.

Melky, M., Lubis, Y. A., & Lubis, K. (2024). Strategi Komisi E DPRD Sumut dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 6(2), 159-167.

Mesa, J. B. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU NO. 6 TAHUN 2014). Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4(5).

Mohulaingo, M., Podungge, R., & Bokingo, A. H. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 5(1), 109–115.

Muazzin. (2021). Modul 02 : Pemahaman Umum Dan Pengendalian Pekerjaan Konstruksi. Kementrian PUPR

Nayanti, D., Affrian, R., & Sugianor, S. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan, 2(1), 56–65.

Pangemanan, F., & Lumolos, J. (2020). Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Sam Ratulangi Development Resource Management Review, 1(1), 42–51.

Prayitno, D. (2024). Efektivitas Manajemen Organisasi Pelayanan Publik pada Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah B. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi, 11(2), 91-106.

Rodzi, M. F. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Masyarakat Dan Desa, 3(2), 151–163.

Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. E-jurnal Pemerintahan Integratif, 1(1), 106-120.

Royanto, R., Idris, A., & Fitriyah, N. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. Jurnal Paradigma, 8(1), 34-43.

Sagita, R. A., & Amaliatulwalidain, A. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5(1), 9-9.

Sasmito, J. K. P. Manajemen Proyek Pengawasan Pembangunan Gedung Fakultas Kampus IPDN.

Sukmana, E., & Islamy, H. (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 95–109.

Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 46-55.

Syafitri, S., Patton, A., & Djumadi, D. (2019). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Jurnal Paradigma, 8(2), 78-86.

Marfuah, U., & Hiadayat, M. Z. (2017). Penerapan Project Control Process dengan Metode Earned Value Manajemen pada Proyek Pengadaan Kelambu Berinsektisida (Studi Kasus PT. Adiwara Worldwide). JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri, 4(1), 53-64.

Vivek Kacha, Ashish Ranjan, Abhishek Tilekar, Apurva Bhagat, Yogesh Misal, Prof. Aakansha Ingle. (2021). Construction Monitoring And Control For Infrastructure Project: A Review. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). Vol 08 (05). May 2021

Yudharana, L., Pribadi, T. W., & Arif, M. S. (2017). Perancangan aplikasi berbasis android untuk manajemen proyek pembangunan kapal baru. Jurnal Teknik ITS, 6(2), 2-7.

Zubaidah, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 4(1).