Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum

Authors

  • Umi Muslikhah Law Faculty of Universitas Islam Riau

DOI:

https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.159

Abstract

Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is a form of recognition and affirmation by the state that the Tribe disability can feel the same rights as citizens of other in civil, cultural, economic, political and social issues and includes all the rights and obligations of the state for the People with Disability in order to create fairness and independence. Elections is a feature or a sign of democracy in a democratic country. The limitations inherent in the disability does not necessarily eliminate the acquisition and fulfillment of the rights of persons with disabilities as citizens. Acquisition and fulfillment of the rights of persons with disabilities should be supported by the availability of infrastructure (Accessibility) that allows them to channel their political rights in general elections.
Keyword: Disability, Political Right, General Election.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bintan. R. Saragih, Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987.
Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
M. Budairi Idjehar, HAM Versus Kapitalisme, Insist Pers, Yogyakarta, 2003.
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang cacat (PPUA Penca ), Advokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitasadvokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas, Drf – Tides Foundation , Disability Rights Fund, Jakarta: 2012
Satjipto Rahardjo, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya, dalam buku Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan MasyarakatCet. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5436b18a6cf44/permohonan-terkait-hak-tuna-netra-dalam-pemilu-kandas.

Published

2017-04-25