Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah
DOI:
https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952Keywords:
Lend Registration, Certificate, Publication SystemAbstract
The assurance of legal certainty over the control of land rights is very urgent, especially in the current state of the state. For this reason the government regulates the registration of land in the Basic Agrarian Law and Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration. With the registration of land rights, the right holder obtains the certificate as a strong evidence. In this regard, the negative publication system is embraced in a land registration system that aims to protect the true rights holder. However, on the other hand the land registration publication system in Indonesia also contains positive elements as seen in the provisions of Article 32 paragraph (2) PP. No. 24 of 1997 on Land Registry.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994
AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 2008
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah, Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, 2008
Elza Syarief, Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014
Muchsin dkk, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, 2007
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah (Tentang Hak Milik, Hak Sewa guna, Dan Hak Guna Bangunan), Rineka Cipta, Jakarta, 2003
Tolib Setyadi, Intisari Hukum Adat Indonesia ( Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta Bandung, 2008
Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pakok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai
Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994
AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 2008
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah, Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, 2008
Elza Syarief, Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014
Muchsin dkk, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, 2007
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah (Tentang Hak Milik, Hak Sewa guna, Dan Hak Guna Bangunan), Rineka Cipta, Jakarta, 2003
Tolib Setyadi, Intisari Hukum Adat Indonesia ( Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta Bandung, 2008
Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pakok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai
Downloads
Published
2017-10-25
Issue
Section
Articles
