IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

  • Ellydar Chaidir Law Faculty of Universitas Islam Riau
  • Suparto Suparto Universitas Islam Riau

Abstract

ABSTRAK


Proyeksi pengaturan pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 (pemilu serentak)  berdasarkan pengalaman dan undang-undang yang pernah digunakan dalam pilpres secara langsung ada beberapa alternatif yaitu ; 1). Semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden artinya tanpa adanya ambang batas pencalonan (presidential threshold) 2). Memberlakukan ambang batas pencalonan (presidential threshold) dengan beberapa varian yaitu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh ; a). Sekurang-kurangnya 20%  kursi di DPR atau 25%  suara sah nasional. b). Sekurang-kurangnya 15%  kursi di DPR atau 20%  suara sah nasional    c). Sekurang-kurangnya 3% kursi di DPR atau 5% suara sah nasional. d). Memperoleh kursi di DPR  atau presidential threshold sama dengan parliamentary threshold.


 


Kata kunci: Pemilihan Umum, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold


 


ABSTRACT


Regulation on President and Vice President candidacy in the general elections of 2019 (simultaneous elections) has several alternatives; 1). All the political parties that pass the verification procedures and have rights to enter legislative  are is entitled to propose candidates for President and Vice President, which means without any presidential threshold 2). Impose presidential threshold with some variants namely Candidate Pair of President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that gain; a). At least 20% of the seats in the House of Representatives or 25% of the valid votes nationwide. b). At least 15% of the seats in the House of Representatives or 20% of the valid votes nationwide c). At least 3% of the seats in the House of Representatives or 5% of the valid votes nationwide. d). Gain seats in the House of Representatives or presidential threshold is equal with parliamentary threshold.


 


Keywords: General Election, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold

References

A. Buku

Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia ; Perspektif Konstitusional, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1982.

Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Samsudin Haris dkk, Pemilu Nasional Serentak 2019, Electoral Research Institut-LIPI, Jakarta, 2014.

Wiwin Suwandi, Penyatuan Undang-Undang Pilpres dan Undang Pileg Dalam Undang-Undang Tentang Pemilu Nasional” (Makalah), Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei-1 Juni 2014.


B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang - Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang - Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang - Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU – XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.





C. Internet


www.rumahpemilu.com/hasil pemilu legislatif. Diakses tanggal 30 Juni 2015

www.jakarta.sorotnews.com/Tujuan Pemilu Serentak Untuk Hindari Pemilu Pragmatis. Diakses Tanggal 15 Agustus 2015

www.tempo.co/Pasal Presidential Threshold Harus Dicabut. Diakses tanggal 15 Agustus 2015.
Published
2017-08-09
How to Cite
CHAIDIR, Ellydar; SUPARTO, Suparto. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. UIR LAW REVIEW, [S.l.], v. 1, n. 01, p. 1-12, aug. 2017. ISSN 2548-768X. Available at: <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/561>. Date accessed: 26 sep. 2017. doi: https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.561.

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.