peranan dewan pengupahan terhadap penetapan upah minimum

  • Thamrins Thamrins Fakultas hukum universitas islam riau

Abstract

Abstrak


 


Dalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Setiap menusia memiliki kebutuhan yang bebeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan atau daya beli masing-masing individu. Daya beli tergantung pula pada penghasilan (upah) yang diperolehnya dalam waktu tertentu setelah ia bekerja. Untuk memberikan perlindungan  Pekerja/buruh terhadap pengupahan, maka pemerintah membentuk Dewan Pengupahan (Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dengan penetapan Upah Minimum oleh Dewan Pengupahan, diharapkan upah yang diterima oleh pekerja/buruh, sebagai sumber penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya, serta dapat tercapai  pemenuhan Kabutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja/buruh. Secara psikologis upah yang diterima  dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh. 


Keywords: Dewan Pengupahan,  Pemnuhan kehidupan hidup layak.


               In human life always trying to meet all their needs, both their own needs and the needs of his family. Every Man has a somewhat different needs from one another. It depends on the ability or the purchasing power of each individual. Purchasing power depends also on earnings (wages) were obtained within a certain time after work. To provide protection workers / laborers to wages, the government established the Wage Council (National, Provincial and District / Municipal) which is a non-structural institution is tripartite. With the establishment of the Minimum Wages Council Wage, expected wages received by workers / laborers, as a source of income to meet the needs of workers / laborers and their families, and can be reached fulfillment kabutuhan Life (KHL) workers / laborers. Psychologically wages can create satisfaction for workers / laborers.


Keywords: Wage Council, decent subsistence.

References

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku
Markus Sidauruk, Kebijakan pengupahan di Indonesia, Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2013.
Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2004, tentang Dewan Pengupahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, Tentang Upah Minimum.
Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak serta pedoman Survei dan Pengolahan data dan Kebutuhan Hidup layak.

Internet
http://geordy-resistencia-anz.blogspot.com/2012/02/konsep-upah-dalam-kacamata-islam.html.
http://maulanaihsan49.blogspot.co.id/,
Published
2017-08-08
How to Cite
THAMRINS, Thamrins. peranan dewan pengupahan terhadap penetapan upah minimum. UIR LAW REVIEW, [S.l.], v. 1, n. 01, p. 39-48, aug. 2017. ISSN 2548-768X. Available at: <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/152>. Date accessed: 26 sep. 2017. doi: https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.152.

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.