Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau

  • Hafiz Sutrisno Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstract

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki peranan yang cukup signifikan karena terkait dengan penggunaan bahan bakar sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PBBKB. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Diperlukannya pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaaran Bermotor (PBBKB) dapat menjadi optimal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Abdurrahman, Beberapa pemikiran tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 2007
A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kansius, Yogyakarta, 1990
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
Chaidir Ali, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco Bandung, Bandung, 2003
Charles Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy), Mandar Maju, Bandung, 1991
Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan : Teori dan Aplikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta
Irawan Soejito, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1993
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
Inu Kencana Syafei, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT. Eresco, Jakarta,1999
Kansil dan Christi, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Bandung, 2003
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Grmaedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
Manulang, Dasar-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta, 2002
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Yokyakarta,1987
Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,
Nick Devas, Dkk, Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia, diterjemahkan oleh Masri Maris, UI-Press, Jakarta, 1989
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Pres, 2003
R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet. 5, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1997
Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT.Eresco, Bandung 1992
, Asas dan Dasar Perpajakan I, Eresco, Bandung, 2002
Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah Universitas Indonesia, Yogyakarta, Jakarta, 1998
Samsuddin, Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Perpajakan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997
, Dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Adminitrasi Negara, UI Press, Yogyakarta, 2001
Soewignjo, Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pres, Jakarta, 2010
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001
Sumyar, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004
Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990
Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Edisi 2. Indeks, Jakarta, 2012,
Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004
Winarna Surya Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Published
2018-04-16
How to Cite
SUTRISNO, Hafiz. Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau. UIR Law Review, [S.l.], v. 2, n. 01, p. 278-288, apr. 2018. ISSN 2548-768X. Available at: <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1107>. Date accessed: 24 oct. 2018. doi: https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1107.