Kajian Progress Fisik pada Proyek Pembangunan Spillway Dalam Kondisi Force Majeure

Study Progress in Physical Development Project Spillway In Force Majeure Condition

Authors

  • sapitri Sapitri Universitas Islam Riau

Keywords:

klaim, progress fisik, force majeure

Abstract

[ID] Terjadinya cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi (mencapai 432 mm/hari), mengakibatkan bangunan Spillway yang dalam proses pekerjaan runtuh dan hanyut terbawa oleh derasnya aliran air. Tujuan dari kajian ini adalah menghitung nilai yang wajar untuk dibayarkan terhadap pekerjaan bangunan spillway yang telah hanyut terbawa bencana banjir tersebut. Metode yang digunakan yaitu review terhadap dokumen BOQ, harga satuan dan dokumentasi proyek.Wawancara juga dilakukan sebagai cross check volume hasil realisasi pekerjaan. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat direkomendasikan sejumlah biaya yang wajar untuk dibayarkan kepada kontraktor (meskipun hasil fisik pekerjaan spillway tidak terlihat karena hanyut terbawa banjir). Rekomendasi ini terdiri dari dua skenario biaya yaitu : (i) estimasi biaya tanpa material on site, dan (ii) estimasi biaya dengan material on site (material sisa yang hilang/hanyut). Hasil kajian menunujukkan bahwa biaya yang dapat diklaim dan wajar untuk dibayarkan kepada penyedia jasa yaitu sebesar Rp. 49,957,224,000.00 dengan bobot progress pekerjaan keseluruhan 73.14% (dari negosiasi). Sedangkan hasil perhitungan untuk jumlah material on site yang dapat dibayarkan oleh pihak owner secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 1,033,394,144.00.Jika material on site dapat dibayarkan maka total perkiraan/estimasi pekerjaan spillway yaitu sebesar Rp. 50,990,618,140.00. Harga ini lebih rendah Rp. 615,381,860.00 dari biaya yang ada pada laporan kontraktor.

[EN] Extreme weather with high rainfall (reaches 432 mm / day) lead the spill way which wasunder construction proseshascollapsed and washed away by the swift flow of water. The purpose of this study is to calculate the reasonablecost that could be paid for that spillway building that has been losted. The method used is by review the documents of BOQ and unit price as well as the project’s documentation. The interviews were also conducted as a cross check for the realizationvolume. Based on the research result, a number of reasonable coststhat could be paid to the contractor was recommended (although the physic of spill way has washed away).The recommendation consists of two scenarios, they are: (a) the estimated costs without material on site, and (b) the estimated costs with material on site (costs of the leftover material). The result of this study shows that the reasonable costs that could be paid to the contractor is Rp. 49,957,224,000.00 with the weight of overall work progress is 73.14%.While the result of calculation for the material on site which could be paid by the owner to the contractor is Rp. 1,033,394,144.00. If the material on site could be paid, the total cost estimation for the spill way project is Rp. 50,990,618,140.00. It is lower Rp. 615,381,860.00 than the cost report of contractor.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bada Penelitian dan Pengenmbangan Pekerjaan Umum (PU), 2012, Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum, Jakarta.
Brahmana.H., 2015, Eskalasi Dan Force Majeur Dalam Perundang - Undangan Jasa Konstruksi, USU Law Journal, Vol.3. No.2. Halm 78 – 86.
Fidic, 2000, The Fidic Contracts Guide - Conditions Of Contract For Construction, Conditions Of Contract For Plant And Design-Build, Conditions Of Contract For For Epc/Turnkey Projects
Fidic, 2010, Conditions of Contract For Construction- For Building and Engineering Works Designed by The Employer, Multilateral Development Bank Harmonised Edition.
Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan Konstruksi dan Interior, 2013, Pandu Bangun Persada Nusantara. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Soemadipradja. S. S. Rahmat., 2010, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa. Nasional Legal Reform Program,PT Gramedia, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi

Published

2016-10-01

Issue

Section

Articles